Bawaslu DKI Jakarta kembali mengingatkan kampanye dilarang selama masa tenang pilkada. Gerindra menegaskan surat dukungan dibuat saat masa kampanye.
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta bakal menelusuri surat dukungan dari Prabowo Subianto untuk Ridwan Kamil-Suswono di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta, yang beredar di masa tenang. Bawaslu kembali mengingatkan, kampanye dilarang keras selama masa tenang hingga waktu pencoblosan pilkada, besok.
Ketua TKN Prabowo-Gibran, Arief Rosyid, pada masa tenang, Senin , mengunggah sebuah surat dukungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke pasangan cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, dalam Pilkada Jakarta. ”Mereka yang secara sengaja mengedarkannya di masa tenang, jelas merupakan pelanggaran atas larangan kampanye dan bisa diproses. Membuatnya di masa kampanye, namun bagi setiap orang yang mengedarkannya di masa tenang maka hal itu tetap merupakan pelanggaran,” jelasnya.
Oleh karena itu, semua pihak seharusnya menahan diri dari berbagai tindakan yang bisa mengarah pada pelanggaran dan kontroversi yang bisa merugikan kondusivitas jelang pilkada. Cara-cara ilegal tersebut justru kontraproduktif karena memunculkan kontroversi yang merugikan pasangan calon yang didukungnya.
Aktivitas anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang menyiapkan logistik untuk didistribusikan dari gudang penyimpanan di Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin . JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta bakal menelusuri surat dukungan dari Prabowo Subianto untuk Ridwan Kamil-Suswono di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta, yang beredar di masa tenang. Bawaslu kembali mengingatkan, kampanye dilarang keras selama masa tenang hingga waktu pencoblosan pilkada, besok.
Ketua TKN Prabowo-Gibran, Arief Rosyid, pada masa tenang, Senin , mengunggah sebuah surat dukungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke pasangan cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, dalam Pilkada Jakarta. ”Mereka yang secara sengaja mengedarkannya di masa tenang, jelas merupakan pelanggaran atas larangan kampanye dan bisa diproses. Membuatnya di masa kampanye, namun bagi setiap orang yang mengedarkannya di masa tenang maka hal itu tetap merupakan pelanggaran,” jelasnya.
Oleh karena itu, semua pihak seharusnya menahan diri dari berbagai tindakan yang bisa mengarah pada pelanggaran dan kontroversi yang bisa merugikan kondusivitas jelang pilkada. Cara-cara ilegal tersebut justru kontraproduktif karena memunculkan kontroversi yang merugikan pasangan calon yang didukungnya.
Aktual Pilkada 2024 Surat Prabowo Pilkada Jakarta Rk-Suswono Bawaslu Dki Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bawaslu Cek Soal Beredarnya Surat Prabowo untuk Pilih RIDO di Masa TenangElite Gerindra membenarkan soal surat yang mengatasnamakan Prabowo Subianto tersebut.
Baca lebih lajut »
H-7 Pilkada 2024 Serentak: Bawaslu Jatim Usut Kasus Pembacokan Terkait Pilkada Sampang 2024Di sisi lain, Bagja mengakui Sampang termasuk salah satu daerah yang paling rawan dalam Pilkada 2024
Baca lebih lajut »
Bawaslu Jatim usut peristiwa pembacokan terkait Pilkada Sampang 2024Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur sedang mengusut peristiwa pembacokan terkait ...
Baca lebih lajut »
Bawaslu Pastikan Usut Pembacokan di Pilkada SampangKetua Bawaslu memastikan jajarannya di Provinsi Jawa Timur tengah mengusut peristiwa pembacokan terkait Pilkada Kabupaten Sampang, Madura, beberapa waktu lalu.
Baca lebih lajut »
Jokowi Ikut Kampanye Luthfi-Taj Yasin di Banyumas, Bawaslu Bentuk Tim Usut Dugaan PelanggaranKampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, di Purwokerto, Banyumas, Sabtu (16/11/2024) dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Baca lebih lajut »
Heboh Guru di Gowa Bagi-bagi Uang ke Ortu Siswa Jelang Pilkada, Bawaslu UsutBawaslu Gowa menyelidiki dugaan guru SMP bagi-bagi uang ke orang tua siswa menjelang Pilkada 2024. Pihak terkait akan dipanggil untuk klarifikasi.
Baca lebih lajut »