PAKAR hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menegaskan Bawaslu dilarang tebang pilih apalagi membiarkan pasangan calon kepala daerah melakukan pelanggaran
Pelaku pungli di kepolisian banyak dilakukan oleh anggota yang berada di level bawah. Di level tersebut, jarang terjadi mutasi sehingga praktik pungli masih kerap ditemukan.
“Selain itu, pengawasan dari Bawaslu juga menjadi instrumen untuk merealisasikan isi deklarasi. Sebab, pada dasarnya materi deklarasi tersebut juga merupakan isi kewajiban dan larangan yang ada di UU, yang apabila dilanggar berkonsekuensi pidana,” tambahnya.Titi menegaskan Bawaslu tidak boleh tebang pilih, permisif, apalagi membiarkan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan di lapangan.
“Dengan demikian, pilkada bisa berjalan sesuai koridor yang dikehendaki, bukan sekadar ritual rutin lima tahunan belaka,” tandas Titi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tidak Tebang Pilih, Bawaslu Komitmen Awasi Semua Calon Kepala DaerahBawaslu nyatakan akan awasi semua calon kepala dearah termasuk petahana
Baca lebih lajut »
Formappi RUU PPRT akan Dikorbankan Demi Hajat Parpol dan Rezim MendatangLucius menuturkan tebang pilih pembahasan RUU sangat terlihat sangat menonjol pada DPR periode ini
Baca lebih lajut »
Tebang Pilih Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Mario DandyKASUS dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, memunculkan polemik di tengah publik. Banyak pihak mempertanyakan mengapa KPK
Baca lebih lajut »
Pieter: Penegakan keadilan tanpa tebang pilih harus jadi prioritasPengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menyebut pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan tanpa tebang pilih harus menjadi prioritas utama jika ...
Baca lebih lajut »
Bawaslu Kota Solok-Sumbar raih Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu RIBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok, Sumatera Barat meraih peringkat informatif dari Bawaslu RI dalam acara Anugerah Penghargaan ...
Baca lebih lajut »
Diduga Terima Gratifikasi Rp8,5 M, Ketua KPU dan Bawaslu Garut Dilaporkan ke Bawaslu JabarKetua Lembaga Bantuan Hukum Brigade NKRI (LBH BN), Ivan Rivanura, melaporkan Ketua KPU Kabupaten Garut, Dian Hasanudin, dan Ketua Bawaslu
Baca lebih lajut »