Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan dana sebesar Rp 46 triliun untuk pembangunan ibu kota baru ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri yang mengawali karier sebagai PNS ini menyebut, kementeriannya sejauh ini belum memiliki anggaran untuk memulai proyek pembangunan di ibu kota baru.
"Sampai saat ini tidak ada anggaran di PUPR untuk IKN, karena dalam surat Menteri Keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya, bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," kata Basuki. Soal asal dana pembangunan IKN yang rencananya diambil dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi, hal itu sepenuhnya berada di kewenangan Kementerian Keuangan.Basuki pun memastikan anggaran pembangunan IKN tidak akan mengganggu program-program PUPR terkait kerakyatan.dari DIPA, saya akan jaga betul yang untuk kerakyatan ini, karena tidak mungkin Rp 46 triliun dibebankan pada DIPA kita semua," tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bangun Kantor Presiden-Jalan di IKN, Basuki Minta Rp 46 T ke Sri MulyaniMenteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan dana Rp 46 triliun untuk pembangunan Kantor Presiden hingga pembangunan jalan di ibu kota baru.
Baca lebih lajut »
Bangun Kantor Presiden-Jalan di IKN, Basuki Minta Rp 46 T ke Sri MulyaniMenteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan dana Rp 46 triliun untuk pembangunan Kantor Presiden hingga pembangunan jalan di ibu kota baru.
Baca lebih lajut »
Bangun Ibu Kota Pakai APBN, Utang RI Makin Buncit?Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menghabiskan biaya Rp 466 triliun.
Baca lebih lajut »
Bangun Kantor Presiden-Gedung DPR di IKN Rp 46 T, Simak 3 Faktanya!Pembangunan Kantor Presiden hingga Gedung DPR di Ibu Kota Negara (IKN) baru membutuhkan Rp 46 triliun. Ini sederet faktanya.
Baca lebih lajut »
Belum Kantongi Dana Bangun IKN, Menteri PUPR Ajukan Anggaran Rp 46 Triliun ke Menkeu - Tribunnews.comPUPR hingga saat ini belum mengantongi anggaran untuk melakukan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Baca lebih lajut »