DPR panggil Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk bahas RUU EBET. Namun, rapat ini langsung diskors karena disebut pembahasan RUU melanggar aturan. Apa alasannya?
Hadir juga dalam rapat ini juga Wakil Menteri BUMN Pahala N Mansury dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu.Adapun agenda rapat yakni mekanisme pembahasan RUU EBET, pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU EBET dan pengesahan pembentukan panja, tim perumus, tim kecil dan tim sinkronisasi.Arifin menuturkan, terkait tiga agenda tersebut pihaknya sepakat untuk dilanjutkan.
"DIM sudah diterima oleh DPR namun sebelumnya ini sudah jauh dari jadwal ditentukan, dan menurut kami ini telah melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 49 Ayat 2," ujarnya. "Di sana dikatakan bahwa presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima," ujarnya.
Ia pun mengaku khawatir, undang-undang tersebut ke depannya cacat hukum."Saya khawatir persoalan ini menjadi cacat hukum sebelum kita membahas nanti. Nanti khawatir akan ada diajukan judicial review dan sebagainya," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM Dorong DPR Segera Sahkan RUU PPRT | merdeka.comKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan itu akan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras memberikan perlindungan kepada PRT.
Baca lebih lajut »
Skema Pemanfaatan Bersama Jaringan Listrik Dihapus dari RUU EBT, Pengamat Harap Tetap DikawalPemerintah dan DPR akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) pada pekan depan.
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR Sebut Skema Power Wheeling Berpotensi Membebani APBNKementerian ESDM menghapus pasal skema power wheeling dalam RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Keputusan itu diapresiasi anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar.
Baca lebih lajut »
Kapolres Baru, Tagline Gresik Juga BaruTagline Gresik Santun menjadi jargon baru jajaran Polres Gresik di bawah kepemimpinan AKBP Adhitya Panji Anom.
Baca lebih lajut »
Diawasi Langsung oleh CEO, Mobil Listrik Xiaomi Diuji LagiMobil listrik Xiaomi baru-baru ini kembali terlihat saat sedang menjalani tes cuaca di Tiongkok.
Baca lebih lajut »
Dorong Reformasi, RUU Kesehatan Perlu Dikaji Secara CermatAnggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai pembahasan RUU Kesehatan yang dibahas Baleg DPR RI bersama pemerintah perlu dikaji dan dibahas secara cermat.
Baca lebih lajut »