Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memaparkan lima kaidah pelaksanaan Indonesian Biodiversity ...
Tangkapan virtual Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Vivi Yulaswati dalam peluncuran Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2025-2045 di Jakarta, Kamis . ANTARA/M.
Ia melanjutkan, dalam dokumen IBSAP, disebutkan bahwa percepatan dan keberhasilan implementasi IBSAP tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ataupun daerah, tetapi juga diperlukan upaya dan kontribusi dari lembaga non pemerintah seperti sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat , dan masyarakat lokal dan/atau adat.
Menurut Vivi, ketersediaan hukum formal melalui peraturan perundang-undangan diharapkan mampu mencegah kehilangan kehati dan mengoptimalkan pemanfaatan secara berkelanjutan. IBSAP juga diharapkan mempunyai hukum sebagai panduan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan tujuan besar pengelolaan kehati.
Kemudian kaidah keempat ialah kerangka pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memberikanterkait pengelolaan kehati yang termuat dalam IBSAP 2025-2045. Hasil dari pemantauan dan evaluasi IBSAP dapat diakses dalam Balai Kliring Keanekaragaman Hayati , sehingga dapat meningkatkan integrasi dan penyebaran data, serta informasi kehati.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bappenas: Penggunaan data akurat jadi dasar pembuatan program efektifDeputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ...
Baca lebih lajut »
Bappenas sebut bantuan sosial perlu difokuskan jadi lebih produktifDeputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti ...
Baca lebih lajut »
Bappenas inginkan hilirisasi nikel tak 'business as usual'Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan bahwa penyusunan peta jalan dekarbonisasi ...
Baca lebih lajut »
Suharso: Keanekaragaman hayati jadi modal pembangunan berkelanjutanMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan keanekaragaman hayati ...
Baca lebih lajut »
Bappenas: Integrasi kebijakan penting guna atasi perubahan iklimDirektur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Priyanto Rohmatullah menyoroti pentingnya integrasi kebijakan untuk mengatasi ...
Baca lebih lajut »
Bappenas: IBSAP 2025-2045 kembangkan berbagai solusi finansialKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaporkan bahwa implementasi Strategi dan Rencana Aksi ...
Baca lebih lajut »