Tenaga Kontrak Perlu Dievaluasi
“Pemerintah daerah harus bersikap agar tenaga kontrak yang dilanjutkan kontrak kerjanya adalah mereka yang benar-benar serius dan berdedikasi dalam bekerja, maka dari itu evaluasi yang dilakukan tersebut dapat mempersiapkan tenaga kontrak lebih siap mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ,” ujar Khozaini.
Politisi Partai Khozaini mengatakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2019, pada tahun 2023 nanti sudah tidak ada lagi pegawai berstatus tenaga kontrak karena hanya ada pegawai negeri sipil dan PPPK. Dan menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotim, saat ini terdapat 3.625 orang pegawai berstatus tenaga kontrak. Mereka tersebar di satuan organisasi perangkat daerah dan kecamatan. banyak tenaga kontrak kinerjanya kurang efektif.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotim Khozaini sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang akan mengevaluasi kinerja tenaga kontrak daerah hal ini untuk efektivitas kinerja, karena selama ini dirinya menilai banyak tenaga kontrak kinerjanya kurang efektif. “Kami sangat mendukung pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap tenaga kontrak, hal itu guna meningkatkan kinerja mereka sesuai analisis jabatan sehingga kinerjanya terjamin, Akhir-akhir ini banyak sorotan terhadap kinerja tenaga kontrak. Banyak dari mereka yang kinerjanya bagus, tetapi tidak sedikit pula yang dikeluhkan karena kinerjanya dinilai kurang baik, bahkan ada yang sering tidak masuk kantor,” kata Khozaini saat dibincangi diruang kerjannya, Jumat .
Dirinya menilai, untuk menyikapi kinerja para tenaga kontrak memang harus diperlukan evaluasi, dan hasil evaluasi itu dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menilai dan menyikapi kinerja masing-masing tenaga kontrak, kalau kinerjanya dinilai kurang bagus, maka perlu dipertimbangkan apakah kontrak kerjanya pantas dilanjutkan atau tidak.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mulai 2023, Tenaga Honorer Tak Lagi Dipakai di Instansi Pemerintahan, Hanya Ada PNS dan PPPKSesuai UU ASN, paling lambat 2023 status pegawai pada instansi pemerintah hanya ada 2 pilihan, yaitu PNS atau PPPK. Tidak ada tenaga honorer.
Baca lebih lajut »
Puncak Omicron Diprediksi Februari, IDI Instruksikan Tenaga Kesehatan SiagaKetua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih menyatakan telah memberi instruksi kepada seluruh tenaga kesehatan untuk siap menghadapi puncak Covid-19 varian...
Baca lebih lajut »
IDI Ingatkan Tenaga Kesehatan Siap-Siap Hadapi Lonjakan Covid-19 Varian OmicronKetua IDI Daeng Muhammad Fakih menjelaskan meski kasus varian Omicron rata-rata bergejala ringan, tetapi kesiapan tenaga kesehatan tetap perlu.
Baca lebih lajut »
Lulusan IT Merapat! Badan Pengawas Tenaga Nuklir Buka Lowongan Kerja D3-S1Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menawarkan lowongan kerja untuk lulusan D3-S1 bidang IT. Ini informasi lengkapnya.
Baca lebih lajut »
Mane dan Firmino Bisa Tinggalkan Liverpool Akhir Musim |Republika OnlineKontrak Sadio Mane dan Firmino akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang.
Baca lebih lajut »