KPK meragukan kebenaran LHKPN yang dilaporkan pejabat penyelenggara negara. Ada pejabat yang melaporkan kepemilikan mobil Fortuner yang harganya hanya Rp 6 juta.
JAKARTA, KOMPAS — Banyaknya pejabat yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN dengan benar seperti disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango seharusnya ditindaklanjuti dengan pembuatan aturan yang lebih kuat. Aturan dimaksud mencantumkan ancaman sanksi jika harta pejabat di LHKPN tak sesuai realitas.
Di dalam peraturan itu disebutkan, KPK hanya bisa merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, anak perusahaan BUMN dan BUMD tempat penyelenggara negara berdinas untuk menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara negara. Menurut Nawawi, LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi yang diamanatkan undang-undang. Laporan yang rutin diperiksa KPK itu menjadi pertanggungjawaban pejabat publik ke masyarakat. Untuk itu, ia berharap pejabat bisa melaporkan LHKPN sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya.
Jumlah wajib LHKPN 2023 per 16 Juli 2024 sebanyak 406.424 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 398.084 orang yang telah menyampaikan LHKPN. Alhasil, tingkat pelaporan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 97,95 persen. Jumlah LHKPN yang telah dinyatakan lengkap sebanyak 284.148 orang atau hanya 69,91 persen.Hingga Jumat , masih ada 16 menteri/kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih yang belum lapor LHKPN.
Sebelum regulasi diperbaiki, menurut Zaenur, masih ada yang bisa dilakukan agar penyelenggara negara patuh dalam menyampaikan LHKPN. Pertama, pemberian sanksi administrasi oleh atasan langsung sesuai aturan internal masing-masing instansi. Jika belum ada, maka perlu dibuat peraturan internalnya. Selain itu, KPK mengumumkan penyelenggara negara yang tidak benar isi LHKPN-nya kepada publik.
Khusus bagi penyelenggara negara yang merupakan anggota legislatif, KPK menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan partai politik atau Majelis Etik Partai atau Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memberikan sanksi sesuai kode etik yang berlaku.Nawawi saat acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin meragukan kebenaran LHKPN yang dilaporkan pejabat. Sebagai contoh, ada penyelenggara negara yang menyampaikan harga mobil Fortuner sebesar Rp 6 juta.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Capim KPK Michael Rolandi Sebut Pelaporan LHKPN Hanya Formalitas, Pejabat Lapor Harta Tak SesuaiCalon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Michael Rolandi Cesnanta Brata menilai pelaporan harta kekayaan atau LHKPN saat ini hanya formalitas belaka.
Baca lebih lajut »
Banyak Kendaraan Hasil Hadiah di LHKPN Budi Arie, Harganya Tak Ada yang MurahBerikut beberapa kendaraan hasil hadiah yang diterima Budi Arie, harganya ternyata tak ada yang murah.
Baca lebih lajut »
Tak Sesuai Harapan STY, Skuad Timnas Indonesia Punya Banyak Titik LemahShin Tae-yong sempat mengakui bahwa tak semua pemain pilihannya bisa dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024.
Baca lebih lajut »
Banyak Orang Tak Tahu, Ini Alasan Tak Ada Guling di Kamar HotelBerikut adalah alasan mengapa di kamar hotel tidak ada guling.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Sebut Ratusan Pejabat Negara Bohong Isi LHKPN: Banyak Abal-abalnya Daripada BenarnyaKetua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan masih banyak pejabat negara yang berbohong dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN
Baca lebih lajut »
Banyak Petunjuk Gratifikasi di LHKPNNawawi mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik
Baca lebih lajut »