Banyak Kepentingan Politik, Fadli Zon Nilai Tak Ada Urgensi MPR Lakukan Amandemen UUD 1945
Sebab, menurut Fadli saat ini banyak kepentingan politik yang melatarbelakangi wacana perubahan UUD 1945, selain isu utama mengenai perlunya kembali negara memiliki haluan.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi virtual bertajuk 'Menimbang Urgensi Amandemen UUD 1945 Edisi Kelima: Perlukah?', Sabtu . "Kalau kita letakkan dalam konteks politik hari ini terlalu banyak kepentingan yang berbeda. Formalnya itu soal PPHN, perlunya pengganti dari GBHN yang ketika itu sudah ada Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2004," kata Fadli.Misalnya DPD yang ingin memperkuat posisinya dalam sistem bikameral. Belum lagi isu atau wacana yang sengaja disisipkan oleh kelompok tertentu.
"Kita ini bukan orang baru di Indonesia sudah lama kita menjadi orang Indonesia. Nanti proses itu tiba-tiba terjadi pembelokan, akhirnya bukan sekedar PPHN bisa saja perubahan pasal terkait masa jabatan presiden dua periode atau ada keinginan lain karena itu sudah dilontarkan oleh beberapa pihak yang mempunyai suara di dalam MPR," ujar Fadli.Anggota Komisi I DPR RI itu menilai sangat berbahaya jika terjadi pembajakan dalam proses amendemen.
"Saya kira masyarakat umumnya pasti menolak karena tahu di balik rencana ini ada sebuah rencana-rencana lain yang tidak sejalan dengan priroritas yang seharusnya dikedepankan, prioritas menghadapi pandemi, ekonomi dan seterusnya," tandas Fadli.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Fadli Ditemukan sudah tak Bernyawa dalam Tahanan, Posisinya TergantungSeorang tahanan kasus pencurian dengan kekerasan, Fadli ditemukan tewas gantung diri di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu (8/9) malam. Tahanan
Baca lebih lajut »
PKS Ingatkan Pimpinan MPR Tak Punya Wewenang Ajukan Amandemen UUD 1945Hidayat Nur Wahid mengatakan, pimpinan MPR tidak memiliki wewenang mengusulkan amandemen UUD 1945.
Baca lebih lajut »
Jubir Jokowi: Presiden Tidak Mencampuri Agenda MPR Terkait Amandemen UUD 1945Fadjroel menyebut Jokowi sudah menyatakan sikap politik untuk sejalan dengan UUD 45 yakni masa jabatan hanya dua periode.
Baca lebih lajut »
Berita Terkini dari HNW Soal Isu Jabatan Presiden 3 PeriodeBerita terkini dari HNW wakil Ketua MPR RI soal agenda jabatan presiden tiga periode dalam amendemen UUD 1945. AmendemenUUD1945
Baca lebih lajut »