Para guru menilai PPDB Zonasi bisa melindungi peserta didik selama perjalanan pergi pulang sekolah, menjamin tumbuh kembang anak, dan lebih berkeadilan.
JAKARTA, KOMPAS - Rencana penghapusan jalur zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB perlu dikaji secara mendalam dan tidak terburu-buru diterapkan. Sistem PPDB yang sudah berjalan sekitar tujuh tahun terakhir ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam upaya transformasi pendidikan di Indonesia.
Dalam survei itu, para guru menilai kelebihan PPDB Zonasi bisa lebih melindungi peserta didik selama perjalanan pergi pulang sekolah dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal,. PPDB Zonasi juga dinilai lebih berkeadilan karena semua anak dengan latar belakang dan kondisi apapun dapat mengakses sekolah negeri selama masih ada kuotanya.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim menambahkan, jalur zonasi awalnya bertujuan baik yakni untuk pemerataan kualitas dan akses pendidikan. Namun, dalam penerapannya masih banyak masalah, utamanya pada pemerataan kualitas sekolah yang belum bisa dipenuhi sehingga masyarakat masih mengincar sekolah yang dulunya unggulan.
"Misalnya jika dilanjutkan, perbaikannya di aspek apa saja. Jika dihapus, bagaimana sistem penggantinya bagaimana skema masuk sekolah negeri? Bagaimana dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak? Dampak terhadap sistem pendidikan nasional?," tutur Satriwan.Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa walau sudah diperintahkan oleh Gibran untuk menghapus PPDB Zonasi, ia belum mengambil keputusan apa pun.
"Sebaiknya dikaji dahulu, tidak terburu-buru diputuskan. Apalagi kebijakan PPDB setelah delapan tahun diterapkan cenderung sudah diterima masyarakat luas," kata Retno Listyarti, Ketua Dewan Pakar FSGI di Jakarta, Minggu . "Karena mau diganti seperti apapun sistemnya, kalau pemerintah daerah tidak pernah membangun sekolah negeri baru, terutama SMAN dan SMKN yang jumlahnya minim, maka permasalahan yang dihadapi akan tetap sama, yaitu hanya sekitar 30-40 persen anak yang dapat bersekolah di sekolah negeri," ucapnya.Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti saat masih menjabat Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia .
Jalur Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Kebijakan Pendidikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Abdul Mu'ti Fsgi P2g Sdgs SDG04-Pendidikan Berkualitas
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perhimpunan Guru: Pernyataan Hapus PPDB Zonasi oleh Gibran Terlalu Tergesa-gesaMenurut Satriwan, pemerintah jangan asal langsung menghapus kebijakan dari PPDB sistem zonasi ini tanpa kajian akademik.
Baca lebih lajut »
Wapres Minta PPDB Zonasi Dihapus, P2G: Masalahnya Berulang Tiap TahunKoordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, selama 7 tahun pelaksanaan PPDB zonasi cenderung banyak mengalami masalah.
Baca lebih lajut »
Mendikdasmen Sebut Profesi Guru Sering Dimanfaatkan secara PolitisGuru seringkali menjadi jabatan politik guru-guru yang mendukung bupati, wali kota yang menang.
Baca lebih lajut »
Indonesia Masih Kekurangan Guru Agama, Guru Olahraga dan Guru KelasProf. Mu'ti menjelaskan, masalah distribusi itu tidak bisa dilepaskan dari adanya otonomi daerah yang bertugas untuk mengatur distribusi guru.
Baca lebih lajut »
Wapres Gibran Minta Jalur Zonasi di PPDB DihapusWakil presiden Gibran Rakabuming Raka secara tegas meminta jalur zonasi dihapus dalam PPDB.
Baca lebih lajut »
Faktor Kemiskinan, Fraksi NasDem Dukung Sekolah Gratis di JakartaSalah satu penyebab ialah akibat syarat PPDB yang begitu ribet termasuk syarat zonasi sekolah
Baca lebih lajut »