Pungutan pajak kripto yang terlalu mahal sempat menjadi bahasan hangat para investor.
Ke depan, pungutan pajak ini nantinya akan disesuaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan
"Ya saat ini sampai nanti beralih ke OJK masih akan efektif berlaku. Nah, nanti ke depan tentu kami akan membuka ruang untuk membahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini," kata Hasan usai acara peluncuran Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2024-2028, di Jakarta, Jumat, .Sebagai informasi, Permenkeu tersebut mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto.
Sedangkan penjual atau yang menyerahkan aset kripto dikenakan pajak PPh dengan dua syarat. Jika perdagangan dilakukan di bursa terdaftar Bappebti, tarif pajak adalah 0,1% dari nilai perdagangan. Namun, jika penjualan dilakukan di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti, PPh 0,2% dari nilai perdagangan.Selain transaksi jual beli, ada juga pajak PPN dan PPh untuk penambang dan jasa penambangan kripto .
Asal tahu saja, sebelumnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tengah mengevaluasi besaran pajak kripto. Pasalnya, tarif pajak kripto saat ini masih dianggap mahal.
Ojk Investasi Roadmap Bapebbti
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
OJK targetkan 30 persen pemimpin OJK adalah perempuan pada 2027Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk menyeimbangkan kepemimpinan perempuan di dalam organisasi (gender equality), dan diharapkan pada 2027 dapat ...
Baca lebih lajut »
OJK Susun Aturan Peralihan Pengawasan Aset Kripto, Apa Isinya?OJK susun naskah mengenai Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto.
Baca lebih lajut »
Foto Telanjang Dada, Perut Kotak Thariq Halilintar Dibilang Editan: Faktanya..Unggahan Thariq Halilintar mengundang banyak respons sampai dibilang editan.
Baca lebih lajut »
OJK Terima 160 Pengaduan SPayLater, Paling Banyak Soal IniOJK menerima 160 pengaduan terkait produk buy now pay later (BNPL) yang terafiliasi dengan Shopee, SPayLater, sejak 1 Januari hingga 26 Juli 2024.
Baca lebih lajut »
Warga RI Belum Semuanya Melek Bank, OJK: Banyak yang Pilih PinjolOtoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya melakukan edukasi dan literasi terhadap masyarakat agar dapat optimal memanfaatkan layanan jasa keuangan perbankan.
Baca lebih lajut »
OJK Terima 10.104 Aduan Entitas Keuangan Ilegal, Paling Banyak PinjolOJK mencatat pengaduan konsumen atas entitas keuangan ilegal sebanyak 10.104 sejak Januari hingga Juli 2024. Mayoritas pengaduan tersebut terkait pinjol ilegal.
Baca lebih lajut »