Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta membangun Gedung Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengujian kendaraan bermotor Dinas ...
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat meninjau gedung pelayanan UPTD pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan setelah diresmikan. Rabu sore.
"Proyek ini tidak hanya sebagai suatu keberhasilan, tetapi juga sebagai tonggak sejarah bagi kita semua, di bidang transportasi atau perhubungan," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pada peresmian Gedung Pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan bermotor Dinas Perhubungan di Bantul, Rabu sore. "Oleh karenanya dengan UPTD Pengujian Kendaraan yang baru dengan peralatan semakin lengkap dan canggih yang akan terus kita sempurnakan ini, kita berharap seluruh kendaraan yang beroperasi di Bantul layak fungsi, layak jalan," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian Investasi tidak Libatkan Pemda dalam Pelaksanaan InvestasiKementerian Investasi jarang sekali melibatkan pemerintah daerah terkait pengambilan keputusan dalam pelaksanaan investasi di daerah
Baca lebih lajut »
Tarif Parkir di Jember Naik Tapi Tak Seluruhnya Masuk ke Pendapatan Asli Daerah, Ternyata Ini PenyebabnyaTantangan pemerintah daerah yang berambisi menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.
Baca lebih lajut »
Pemda Kelewat Manja, Anggaran Masih Bergantung Transferan PusatPemerintah daerah masih terlampau menggantungkan keuangannya kepada pemerintah pusat.
Baca lebih lajut »
Jokowi Beli Sapi Kurban Milik Peternak di Bantul, Segini HarganyaPresiden Jokowi membeli sapi wilayah Pedukuhan Depok Kelurahan Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Ingatkan Pemda Gunakan SIPD RI dalam Pengelolaan KeuanganKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk serius dan yakin menerapkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI) dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Baca lebih lajut »
Kemenko PMK: Kepala daerah inkompeten hambat progres daerah tertinggalKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI menyebut adanya kepala daerah yang tidak berkompeten dapat menghambat upaya ...
Baca lebih lajut »