Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI, William Aditya Sarana, menyarankan DKI membuka data penerima bansos secara daring terkait PSBB Jakarta.
TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyarankan pemerintah DKI untuk membuka data penerima bantuan sosial secara daring terkait PSBB Jakarta.William mengutarakan DKI dapat meniru Pemerintah Kota Bekasi.'Seharusnya Pemprov DKI Jakarta meniru langkah Pemerintah Kota Bekasi yang membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs bansoscovid19.bekasikota.go.
Tidak ada kejelasan soal status bantuan, warga jadi resah,' ucapnya.William menambahkan pendaftaran penerima bansos secara manual melalui RT/RW setempat justru rentan diselewengkan dan berakurasi rendah. Karena itu, PSI meminta pemerintah DKI mengumpulkan data secara online. Dengan begitu warga dapat mengecek status sebagai penerima bansos atau tidak.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hari Keempat PSBB DKI Jakarta, Mayoritas Pengendara Mulai Patuh Gunakan MaskerWarga Jakarta diminta mematuhi PSBB guna memutus rantai penularan Covid-19. Sebab, belum ada tanda-tanda perlambatan penularan Covid-19.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Tunda Rapat Paripurna Selama PSBB JakartaDewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menunda rapat paripurna dan kegiatan legislator selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Jakarta Minta Protokol Kesehatan di Pasar Diperketat Selama PSBBWakil Ketua DPRD DKI menyebut ada pengawasan lebih terhadap pasar yang buka selama PSBB. Banyak yang melanggar pembatasan sosial dan prosedur kesehatan lainnya.
Baca lebih lajut »
PSBB, Pemprov DKI Tunda Jakarta Fair 2020Pemprov DKI menunda gelaran Jakarta Fair 2020 alias PRJ untuk menghindari penyebaran Virus Corona.
Baca lebih lajut »
Kriteria Penerima Bansos PSBB Jakarta, KTP non-DKI Bisa DapatPemprov DKI menyebut bantuan sosial kepada 1,2 juta masyarakat selama PSBB juga berlaku bagi warga yang tak berdomisili di Jakarta.
Baca lebih lajut »