Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pimpinan MPR menghormati sikap internal pimpinan DPD terkait pergantian Fadel Muhammad. "Pada ...
Bamsoet mengatakan pada akhir tahun 2022 lalu, pimpinan MPR RI telah menerima surat Pimpinan Kelompok DPD RI Nomor 30/KEL.DPD/IX/2022 tanggal 5 September 2022, perihal Usul Penggantian Pimpinan MPR RI dari Unsur DPD RI, dan Nomor 34/KEL.DPD/IX/ 2022 tanggal 15 September 2022, perihal permohonan informasi tindak lanjut.
Kata dia, Pimpinan MPR RI sudah membalasnya melalui surat Pimpinan MPR RI Nomor: 10553/B-II/HM.03/09/2022 tanggal 19 September 2022. Pimpinan MPR RI mempersilahkan kepada DPD RI untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan hukum atas usul penggantian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI dari Unsur DPD RI tersebut, hingga memiliki kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari bagi lembaga MPR RI.
Selain itu, pimpinan MPR RI juga menghargai dan menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 398/G/2022/PTUN.JKT tanggal 3 Mei 2023 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Surat Keputusan DPD RI Nomor: 2/DPD RI/I/ 2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan MPR RI dari Unsur DPD RI Tahun 2022-2024 dan mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DPD RI Nomor: 2/DPD RI/I/ 2022-2023 tersebut.
"Kami juga menghormati langkah DPD RI yang mengajukan banding terhadap putusan PTUN tersebut, dan sudah diterima Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 17 Mei 2023.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MPR Soroti Pemberlakuan Pajak Natura, Terutama Soal Sosialisasinya - Jawa PosKetua MPR Bamsoet juga meminta Kemenkeu untuk memastikan pengawasan terhadap implementasi aturan pajak natura secara masif.
Baca lebih lajut »
Bamsoet belum dengar rencana soal munaslub GolkarWakil Ketum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku belum mendengar rencana munaslub partainya untuk menentukan figur baru sebagai bakal capres dan cawapres dari partai berlambang beringin itu.
Baca lebih lajut »
Dewan Pakar Bahas Munaslub Golkar, Bamsoet: Itu Kewenangan MerekaBamsoet mengaku belum mendengar adanya kabar Munaslub Golkar. Namun demikian ia menyebut Dewan Pakar memiliki kewenangan untuk menggelar evaluasi.
Baca lebih lajut »
Ditanya Soal Munaslub Golkar, Bamsoet Pilih Jawaban Ini - Jawa PosMunaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan. Apakah yang lainnya, itu ada.
Baca lebih lajut »
Komite IV DPD RI Khawatirkan RKP 2024 Ganggu Pembangunan IKN dan PemiluKomite IV DPD RI mempertanyakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, karena 2024 merupakan tahun krusial yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Baca lebih lajut »