Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet merespons sejumlah isu actual pada hari Jumat, 29 Mei 2020. Salah satunya mendorong pemerintah mengendalikan arus balik Lebaran guna mencegah terjadinya sirkulasi gelombang kedua penularan Covid-19. MPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet merespons sejumlah isu actual pada hari Jumat, 29 Mei 2020. Salah satunya isu yang menjadi perhatian Bamsoet adalah mendorong pemerintah mengendalikan arus balik Lebaran guna mencegah terjadinya sirkulasi gelombang kedua penularan Covid-19. Pasalnya, berdasarkan informasi PT Jasa Marga mencatat per tanggal 25 Mei hingga 27 Mei 2020 total keseluruhan kendaraan yang masuk ke Jakarta pasca-Lebaran sebanyak 171.046 unit.
Pada kesempatan itu, Bamsoet mendorong pemerintah memperpanjang masa pembatasan transportasi terkait pelarangan mudik dan arus balik lebaran yang tertuang dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik IdulFitri dalam Rangka Pencegahan Covid-19. Dengan demikian, menurut Bamsoet, para pemudik yang terlanjur pulang ke kampung halaman tidak dengan mudah kembali ke wilayah Jakarta, mengingat masa berlaku Permenhub tersebut hanya sampai tanggal 31 Mei 2020.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan data Covid-19 secara transparan sebelum menerapkan new normal atau kenormalan baru.
Baca lebih lajut »
New Normal, PKB Minta Pemerintah Juga Perhatikan PesantrenJumlah pesantren di Indonesia sebanyak 28.194 dengan jumlah santrinya sebanyak 4,2 juta orang. Mereka akan memulai aktivitas usai lebaran ini.
Baca lebih lajut »
KSPI minta pemerintah tak gunakan istilah 'New Normal'Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah tidak menggunakan istilah New Normal atau normal baru agar tidak ...
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah Minta Pemerintah Transparan soal New NormalMuhammadiyah mendorong pemerintah transparan atas wacana new normal, sehingga masyarakat tidak bingung dan menafsirkan masing-masing.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Dinilai Tergesa-gesa Terapkan New Normal, Puan Maharani Minta Transparansi Data DahuluKetua DPR Puan Maharani minta pemerintah transparan terkait data kasus Covid-19 sebelum terapkan new normal atau kenormalan baru.
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah Minta Pemerintah Matangkan Skema |em|New Normal|/em| |Republika OnlinePemerintah mengkaji kebijakan new normal.
Baca lebih lajut »