Hal ini sejalan dengan amanat visi Indonesia 2045 dalam menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.
"Perwujudan cita hukum nasional harus bermuara pada kesejahteraan rakyat yang dapat dicapai melalui tahapan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Pembangunan harus menjadi rangkaian langkah dan kebijakan yang terarah, terencana, dan dilindungi oleh payung hukum, untuk memenuhi aspek legalitas, serta landasan gerak dan operasional," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis .
"Secara filosofis penegakan hukum yang berkeadilan juga harus merujuk pada konsep keadilan sebagaimana diamanatkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana menempatkan keadilan sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Serta sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai hak yang dapat diakses oleh seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi," terangnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendikbud Nadiem: Revitalisasi Vokasi Dukung Visi Indonesia 2045Nadiem menyatakan revitalisasi pendidikan vokasi merupakan salah satu upaya untuk mendukung Indonesia dalam mewujudkan visi 2045.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Susun Peta Jalan Hilirisasi Mineral Nikel hingga 2045Hingga saat ini tercatat ada sembilan fasilitas smelter nikel di bawah naungan Kementerian ESDM.
Baca lebih lajut »
Bambang Brodjonegoro: RI Perlu Tingkatkan Fundamental Ekonomi Makro untuk Target 2045PwC Indonesia Investment Director Julian Smith menyatakan ekonomi global diperkirakan akan mengalami sedikit perlambatan di 2023.
Baca lebih lajut »
Belajar dari Kasus Tarzan Srimulat, Ini Hal-Hal yang Bisa Bikin Pelanggan PLN Kena DendaMembuka segel listrik hingga mengutak-atik meteran listrik adalah hal yang tak boleh dilakukan pelanggan PLN dan bisa dikenai sanksi denda.
Baca lebih lajut »
Ahli Jelaskan Hal-hal yang Buat Dakwaan Jaksa Batal di Sidang AKBP Dody csAhli pidana dari Universitas Indonesia (UI), Eva Achjani Zulfa, menjelaskan soal ketentuan surat dakwaan yang bisa menyatakan batal demi hukum.
Baca lebih lajut »
RI Terjebak 30 Tahun Middle Income Trap Jadi Landasan Bappenas Susun Rencana PembangunanPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 mempertimbangkan tiga isu utama. Pertama, Indonesia telah berada dalam kondisi Middle Income...
Baca lebih lajut »