Bambang Widjojanto: Dewan Pengawas KPK Masih Ada atau Sudah Hilang?

Indonesia Berita Berita

Bambang Widjojanto: Dewan Pengawas KPK Masih Ada atau Sudah Hilang?
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 68%

Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto mendesak Dewan Pengawas turun tangan mengawasi proses seleksi jabatan di KPK yang dinilai tak transparan.

BW menuturkan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah mengamanatkan kepada Dewan Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

"Sepertinya harus dilakukan sesuatu, salah satunya itu adalah meminta kepada Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan karena ada dugaan-dugaan proses pemilihan itu tidak dilakukan secara terbuka," ujar BW.Konflik Kepentingan di KPK Bakal Terlihat dalam Penanganan Kasus yang Libatkan Kepolisian Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan, pihaknya enggan berkomentar karena Dewan Pengawas KPK tidak terlibat dalam proses seleksi tersebut.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Koordinasi dengan KPK, Menko PMK Pastikan Data Penerima Bansos TransparanKoordinasi dengan KPK, Menko PMK Pastikan Data Penerima Bansos TransparanMuhadjir menuturkan, saat penanganan Covid-19 ini adalah momentum yang tepat untuk lebih memutakhirkan DTKS.
Baca lebih lajut »

KPK Latih Sikap Antikorupsi ke 17 ProfesorKPK Latih Sikap Antikorupsi ke 17 ProfesorMeskipun Indonesia sedang dilanda wabah virus korona (covid-19) upaya penanaman sikap antikorupsi harus terus dilakukan.
Baca lebih lajut »

KPK Berharap MA Terbitkan Pedoman Pemidanaan KoruptorKPK Berharap MA Terbitkan Pedoman Pemidanaan KoruptorSepanjang tahun 2019, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada 1.019 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di berbagai tingkatan pengadilan. Dari keseluruhan perkara terseb...
Baca lebih lajut »

KPK Diminta DPR dan Dewas Segera Sampaikan Laporan KinerjaKPK Diminta DPR dan Dewas Segera Sampaikan Laporan KinerjaKPK akan segera memberikan laporan kinerja baik pencegahan dan penindakan selama periode triwulan 2020. Hal tersebut disampaikan...
Baca lebih lajut »

Firli Bahuri: KPK Tengah Menyusun Pedoman PenuntutanFirli Bahuri: KPK Tengah Menyusun Pedoman PenuntutanPedoman penuntutan itu disusun untuk dapat menjadi acuan dalam setiap penanganan kasus korupsi di KPK.
Baca lebih lajut »

5 Rekomendasi KPK Agar Penyaluran Bansos Terkait Corona Tepat Sasaran5 Rekomendasi KPK Agar Penyaluran Bansos Terkait Corona Tepat SasaranKPK memberikan rekomendasi tentang pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di tengah pandemi Corona.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-10 10:00:45