Bambang Wuryanto merespons arahan Jokowi melarang menterinya berbicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Dia mengaku setuju.
"Itu kan Presiden memperingatkan. Ya boleh-boleh saja, namanya Presiden. 'Tugasmu sebagai menteri. Sudahlah, nggak usah bicara itu'. Boleh dong. Menteri kan teknis. Apa iya, misalnya saya bikin ekstrem, misalnya seorang menteri, Bu Sri Mulyani bicara kepemiluan. Kontras. Nggak masuk," kata Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis .
Bambang lantas meminta para menteri Jokowi sadar posisi. Dia menyebut arahan Jokowi menjadi peringatan. "Maka, sadarlah pada posisimu, sebagai Pak Pres sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi. Tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau maudengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau Mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Luhut Siap Patuh Jokowi soal Larangan Bicara Penundaan Pemilu'Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden,' kata juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, soal Jokowi melarang menterinya berbicara penundaan pemilu.
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka ditemui oleh Sekertaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Demikian pula Ketua Umum PAN...
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para jajaran menterinya agar tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu dan perpanjangan ma...
Baca lebih lajut »
Kata Menko Airlangga Soal Rencana Kenaikan Harga PertaliteSebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pertalite akan mengalami kenaikan harga mengikuti harga LPG 3 Kg.
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dam Keamana (Menko Polhukam), Mahfud MD kembali menegaskan bahwa bernegara mengikuti ca...
Baca lebih lajut »
Airlangga Hartarto: Pemerintah Siapkan 362 DIM Revisi UU PPPMenko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengajukan sebanyak 362 DIM dalam revisi UU PPP.
Baca lebih lajut »