Terjadi perdebatan dalam Rapat Panitia Kerja (panja) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada. Perdebatan dimulai saat membahas soal batasan usia calon gubernur dan wakil gubernur akan ditetapkan saat penetapan atau pelantikan.
Terjadi perdebatan dalam Rapat Panitia Kerja terkait Revisi Undang-Undang Pilkada . Perdebatan dimulai saat membahas soal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur akan ditetapkan saat penetapan atau pelantikan.
'Tidak ada kewenangan-kewenangan MK menegasikan keputusan MA. Jadi keputusan MA tetap mengikat,' kata Anggota Baleg dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman dalam Rapat Panja Baleg DPR, Rabu .'Dalam DIM nomor 68, calon gubernur dan calon wakil gubernur, jadi calon, calon, calon jadi kita belum bicara lagi soal bupati dan gubernur terpilih,' kata Anggota Baleg dari PDIP TB Hasanuddin.
'Waktu ditetapkan sebagai calon taruna Akmil itu adalah batasnya, tidak sesudah letnan 2. Ini bapak-bapak loh yang buat konsepnya,' kata Hasanuddin. 'Tidak ada yang dadakan, RUU ini usul inisiatif DPR yang diusulkan sejak november 2023,' kata Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu .
Batas Usia Cagub PDIP Revisi Undang-Undang Pilkada Batas Usia Calon Gubernur Putusan MK DPR
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR setujui RUU RPJPN 2025-2045 jadi undang-undangRapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ...
Baca lebih lajut »
KPAI Sebut Sudah Saatnya Meja Legislasi Rampungkan RUU Pengasuhan AnakPentingnya negara melengkapi kebijakannya setelah Undang Undang Perlindungan Anak yaitu mengesahkan Rancangan Undang Undang Pengasuhan Anak
Baca lebih lajut »
Ketua DPR sebut 126 Undang-Undang selesai dibahas jelang akhir jabatanKetua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan ada sebanyak 126 Undang-Undang yang telah selesai dibahas dengan pemerintah hingga menjelang akhir masa jabatan DPR ...
Baca lebih lajut »
Sidang Tahunan, Ketua DPR Puan Maharani Pamer Capaian Pembentukan 126 Undang-UndangMaka dalam membentuk Undang-Undang, harus dilakukan meaningful participation.
Baca lebih lajut »
Butuh Komitmen Kuat dan Nyata Pimpinan DPR untuk Wujudkan RUU PPRT jadi Undang-undangJPNN.com : Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat terus menyoroti tak kunjungan selesainya pembahasan RUU PPRT untuk dijadikan menjadi undang-undang
Baca lebih lajut »
Lestari Moerdijat: Pimpinan DPR Harus Jamin Penuntasan RUU PPRT jadi Undang-undangJPNN.com : Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pimpinan DPR harus segera menuntaskan pembahasan RUU PPRT menjadi undang-undang
Baca lebih lajut »