Tenaga ahli Baleg DPR, Widodo mengungkapkan terdapat 13 UU yang terdampak RUU Kesehatan yang disusun menggunakan metode omnibus law.
. Dengan pendekatan ini, kata Widodo, RUU Kesehatan membawa dampak perubahan dan menggabungkan sejumlah materi dari 13 UU yang ada saat ini.
“Ada 13 UU yang terdampak dari RUU Kesehatan ini,” ujar Widodo saat di acara FGD secara daring bertajuk"Partisipasi Publik Rancangan Undang-Undang Kesehatan", Sabtu .
“Ada UU Sisdiknas, UU Dikti, UU SJSN dan UU BPJS, itu kemudian RUU ini menggunakan omnibus law karena lintas bidang dan lintas sektoral lainnya. Sisanya 9 UU dilakukan penataan dan dilakukan perubahan terkait dengan RUU Kesehatan,” tutur Widodo.dalam penyusunan RUU di Indonesia sudah lumrah dan efisien bagi dari segi waktu dan anggaran. Hal ini mengingat jika UU direvisi satu per satu, akan memakan waktu yang lama dan menghabiskan anggaran yang besar.
“Beberapa peraturan perundang-undangan khususnya di level UU yang kemudian ketika dia disusun menggunakan metodeuntuk pertama lebih efisien dalam proses penyusunannya karena ada sekian banyak UU yang terdampak yang nanti kalau dilakukan satu per satu tentu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Kedua, efisiensi biaya,” ungkap Widodo.
“Masih terbuka saran, masukan, catatan, perbaikan terhadap norma-norma yang sudah ada sehingga ini bisa memudahkan proses berjalan sesuai dengan partisipasi masyarakat yang ada,” kata Widodo.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BEM UI Unggah Meme Puan Berbadan Tikus, Baleg DPR: Sampaikan Kritik Beradab dan Santun - Tribunnews.com'Ya menyampaikan kritik itu hak sebagai warga negara ya, tentu disampaikan secara proporsional, beradab, santun, dan subtansial,' katanya saat dimintai keterangan, Kamis (23/3/2023). (ist) PuanMaharani BEMUI PerppuCiptaKerja via tribunnews
Baca lebih lajut »
DPR: RUU PPRT Dukung Warga Negara Dapatkan Akses Keadilan SetaraMenurut Willy Aditya, tidak dianggapnya pekerja rumah tangga sebagai pekerja dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membuat pembahasan RUU PPRT menjadi penting.
Baca lebih lajut »
PDSI: Draf RUU Kesehatan Belum Signifikan Tunjang Penambahan Jumlah Dokter SpesialisPDSI menilai isi draf rancangan undang-undang (RUU) kesehatan dalam omnibus law yang kini dibahas di DPR belum banyak berubah. - Halaman 1
Baca lebih lajut »
Pengamat: RUU Omnibus Law Kesehatan Masih Perlu PerbaikanRancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan telah disahkan sebagai inisiatif DPR pada Februari 2023 lalu. Selanjutnya, RUU ini akan memasuki tahapan pembahasan di DPR dengan melibatkan perwakilan pemerintah yang ditunjuk oleh presiden.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Tunggu Kesiapan Pemerintah Bahas RUU Perampasan AsetKomisi III DPR menunggu surat presiden serta naskah akademik dan draf RUU Perampasan Aset dari pemerintah. Menkumham Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah akan segera mengirimkannya. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR, Puan Dapat Apresiasi dari Pekerja Rumah TanggaRapat Paripurna dihadiri sejumlah kalangan aktivis perempuan dari berbagai LSM
Baca lebih lajut »