Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo menyayangkan adanya ajakan demo untuk menolak pembahasan RUU Cipta Kerja. omnibuslawRUUciptakerja
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Baleg DPR RI, Firman Soebagyo meminta semua pihak untuk tidak menjadikan omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai komoditas politik. Apalagi hanya demi kepentingan kelompok tertentu yang tidak ingin melihat perekonomian di negara ini maju. Hal ini disampaikan Firman dalam keterangan persnya, Sabtu menyikapi pernyataan sejumlah pihak yang menilai DPR dan pemerintah tidak berempati karena membahas RUU ini di tengah pandemi virus Corona.
Seharusnya RUU ini menjadi kepentingan nasional yang diharapkan dapat menjadi angin segar bagi pemilihan ekonomi. Lewat RUU tersebut selanjutnya pemerintah bisa membuat langkah konkret dan terobosan guna memberikan insentif yang jelas terkait pemulihan ekonomi,” ucap Firman di Jakarta, Senin . Firman berpendapat dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 sudah dirasakan oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampak itu harus direspons cepat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pandemi Covid-19, Anggota Komisi IX DPR Minta Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja DitundaDalam kondisi PSBB masyarakat tidak leluasa terlibat dalam pembahasan.
Baca lebih lajut »
DPR Dorong Kementan Mempercepat Bantuan untuk Tenaga Kerja PertanianSejumlah anggota Komisi IV DPR mendukung percepatan bantuan sarana prasarana untuk membantu tenaga kerja pertanian melalui program padat karya. Kementan
Baca lebih lajut »
Dikritik Publik, DPR Klaim APD Satgas Bisa Dipakai BerulangDPR mengklaim alat pelindung diri (APD) yang dikenakan bisa dicuci dan dipakai lagi. Publik mengkritik DPR di tengah langkanya APD bagi tenaga medis.
Baca lebih lajut »
Hasto Ungkap Alasan PDIP Ajukan Harun Masiku Jadi PAW DPR ke KPUSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan PDIP mengajukan Harun Masiku sebagai pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR ke KPU. Seperti apa? HarunMasiku PDIP
Baca lebih lajut »
DPR Desak Dewas TVRI Batalkan Pemberhentian Tiga DirekturKomisi I DPR menolak Surat Dewas LPP TVRI ihwal penonaktifan tiga dewan direksi LPP TVRI tersebut.
Baca lebih lajut »
DPR Sebut Perppu Penundaan Pilkada Harus Terbit Akhir AprilKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengingatkan pemerintah agar tak lama dalam membuat Perppu tentang penundaan Pilkada serentak 2020.
Baca lebih lajut »