Terkait batalnya Softbank Group berinvestasi di proyek IKN, Menteri Bahlil ungkapkan alasannya. 'Proposal yang ditawarkan, menurut kami, untung bagi dia, nggak untung ke negara. Dan kami nggak mau didikte,'
Tangkapan layar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu .
Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Softbank Group batal berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara adalah Indonesia menginginkan model investasi yang adil. "Proposal yang ditawarkan, menurut kami, untung bagi dia, nggak untung ke negara. Dan kami nggak mau didikte," tegasnya.Bahlil memberi contoh tawaran yang disampaikan Softbank salah satunya adalah mereka menentukan"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat.Menurut Bahlil, tidak boleh pengusaha atau investor mengatur negara.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Yasonna: Revisi UU IKN Dilakukan Agar APBN Biayai IKN NusantaraRevisi Undang-undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) bertujuan agar APBN dapat digunakan untuk pendanaan ibu kota baru.
Baca lebih lajut »
UU IKN bakal Direvisi pada 2023 agar APBN Biayai Ibu Kota BaruMenteri Hukum dan HAM Yasonna memperkirakan proses revisi UU IKN akan dimulai pada awal 2023.
Baca lebih lajut »
Menteri Bahlil Ajak Masyarakat Dukung Ekonomi Biru |Republika OnlineMenteri Bahlil akui sedang susun roadmap hilirisasi untuk dukung ekonomi biru
Baca lebih lajut »
Menteri Bahlil: 2024 Sultra akan jadi ekosistem baterai EV - ANTARA NewsMenteri Bahlil menyebut Provinsi Sultra pada 2024 akan menjadi salah satu ekosistem baterai kendaraan listrik dengan hilirisasi nikel melalui penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber daya. Berita selengkapnya:
Baca lebih lajut »
Revisi UU IKN Berjalan Mulus meski Terindikasi Melanggar AturanRevisi UU IKN menjadi satu dari 39 RUU yang telah disepakati pemerintah dan DPR untuk masuk dalam Prolegnas 2023. Kesepakatan mulus diambil meski pemerintah belum menyerahkan naskah akademik dan draf revisi ke DPR. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »