Bahlil Lahadalia membantah pemberian izin ormas keagamaan mengelola tambang merupakan politik balas budi lantaran mendukung Prabowo di Pilpres.
Ia menegaskan ini adalah iktikad baik Presiden Joko Widodo. Kemudian, karpet merah itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Menurutnya, kalau memang wilayah izin usaha pertambangan khusus terkait politik, pemberiannya mungkin dilakukan saat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mentas di Pilpres 2024. Bahlil melihat tudingan itu masih masuk akal jika memang PP Nomor 25 Tahun 2024 terbit saat kontestasi lima tahunan itu berlangsung.
"Bapak Presiden menyampaikan bahwa IUP ini jangan hanya dikuasai perusahaan-perusahaan gede dan investor-investor besar. Karena dalam berbagai perjalanan dinas Bapak Presiden ke daerah menerima aspirasi bagaimana ormas keagamaan juga diperankan," ungkapnya. Oleh karena itu, ia meminta agar tak ada lagi perdebatan di masyarakat soal karpet merah izin tambang untuk ormas keagamaan. Sebab, yang ditawarkan Presiden Jokowi sama sekali tak terkait langkah politik.
Bkpm Prabowo Izin Tambang Ormas Nahdlatul Ulama
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bahlil Bantah Pemberian Izin Usaha Tambang ke NU sebagai Balas Budi Pilpres 2024Bahlil Lahadalia sebut kalau hanya balas budi politik, harusnya hanya NU yang ditawari tambang. Tapi pemerintah tawarkan semua ormas keagamaan di RI.
Baca lebih lajut »
NU Disebut Dapat Izin Tambang Karena Dukung Prabowo, Bahlil: Lebay!Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merespons tudingan soal motif politik di balik pemberian izin kelola tambang kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Baca lebih lajut »
NU Disebut Dapat Izin Tambang karena Dukung Prabowo, Ini Respons BahlilMenteri Investasi Bahlil Lahadalia merespons tudingan soal motif politik di balik pemberian izin kelola tambang kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Baca lebih lajut »
Demokrat: Struktur Kabinet Prabowo Masih Tahap Mendesain, Belum Menunjuk NamaPrabowo menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca lebih lajut »
Bahlil Kasih Bukti Kepala IKN Mundur Bukan Karena Investasi KosongBahlil bantah isu soal Kepala OIKN & Wakilnya yang mundur dari jabatannya karena investasi di IKN kosong.
Baca lebih lajut »
Prioritaskan Izin Tambang Buat Ormas, Bahlil: Emang Investor Ikut Urus Rakyat Kita?Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) jangan sampai hanya dikuasai oleh para investor dan perusahaan-perusahaan besar saja.
Baca lebih lajut »