LHKPN dan LHK atau laporan harta kekayaan dilakukan berdasarkan tindakan disiplin sesuai ketentuan.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara di Kementerian Keuangan telah mencapai 99,99 persen untuk tahun 2023.
Suahasil mengemukakan bahwa Kemenkeu juga telah memiliki koneksi dengan data yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi . Data ini digunakan untuk menganalisis internal Kemenkeu untuk melakukan verifikasi yang meliputi aspek formal dan aspek material. Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi bahwa tenggat waktu penyerahan LHKPN jatuh pada Maret 2023. Artinya, proses penyerahan laporan masih berjalan hingga akhir bulan ini.
Sebagai catatan, kewajiban LHKPN telah diatur dalam Undang-undang No. 30/2022. Beleid ini menyebutkan kewajiban itu mencakup pejabat negara dengan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang memiliki tugas pokok terkait penyelenggaran negara.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK: Orang yang Lapor Harta Kekayaan di LHKPN adalah Harta Bersih | BTALKEfek domino kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak, Mario Dandy pekan lalu, berujung panjang
Baca lebih lajut »
Tak Lapor Harta Lengkap di LHKPN, 69 Pegawai Kemenkeu Bakal DiperiksaInspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan ada 69 pegawai Kemenkeu yang tak melaporkan hartanya secara lengkap di LHKPN.
Baca lebih lajut »
Kasus Pamer Harta Keluarga Rafael Cerminan Sistem Pengawasan LHKPN Saja Tak Efektif?Benarkah LHKPN sering dilalaikan pejabat publik? Kita bahas bersama ...
Baca lebih lajut »
Harta Tak Wajar Rafael Alun Trisambodo dan Menyoal Sanksi Ringan LHKPNKasus kekayaan tak wajar eks pejabat DJP Rafael Alun Trisambodo mengingatkan akan persoalan sanksi ringan bagi pejabat yang tidak mematuhi LHKPN.
Baca lebih lajut »
Kasus Harta Tak Wajar Rafael Alun, Pejabat Diimbau Jujur Isi LHKPNKPK mengimbau para pejabat negara bersikap jujur saat mengisi LHKPN terkait kasus dugaan kekayaan tak wajar eks pejabat DJP Rafael Alun Trisambodo.
Baca lebih lajut »
Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Akui Punya Harta di Luar LHKPN, Wamenkeu: Bakal DibebastugaskanSuahasil mengatakan Eko Darmanto merupakan pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu di Yogyakarta.
Baca lebih lajut »