Pusat keamanan ini menerima 80 ribu panggilan selama musim haji tahun lalu.
pusat ini bertujuan mengelola operasi bersama, memenuhi semua persyaratan sektor keamanan. Kemudian juga mencapai integrasi penuh di antara mereka untuk mengatasi insiden harian dan mengoordinasikan upaya saat ada kecelakaan tingkat lanjut. Pusat keamanan ini menerima sekitar 35 ribu panggilan telepon pada hari biasa. Jumlah ini meningkat selama musim haji, dengan jumlah tahun lalu mencapai 80 ribu panggilan.
"Peningkatan panggilan menunjukkan peningkatan jumlah layanan yang diberikan kepada penelepon daripada dalam tingkat kejahatan," kata seorang pejabat di Pusat Operasi Operasi Keamanan Nasional , Abdulrahman bin Mohammed. Menurut Abdulrahman, ada anggota tim di pusat yang berbicara bahasa Arab, Inggris, Prancis, Jerman, Urdu, Malaysia, dan Indonesia untuk mengakomodasi jamaah dari semua negara. Setidaknya, musim haji tahun ini sekitar 2,5 juta jamaah haji datang dari seluruh penjuru dunia. Lebih dari 120 ribu anggota pasukan keamanan dan lebih dari 30 ribu petugas kesehatan berjaga mengawal jalannya proses haji.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PN Jakarta Pusat gelar sidang kasus kericuhan 21-22 Mei 2019Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang terhadap 74 terdakwa kasus kericuhan 21-22 Mei 2019 dengan agenda pembacaan dakwaan.\r\n\r\n"Ini sidang ...
Baca lebih lajut »
Waskita Garap Proyek Revitalisasi Pusat Pelatihan Olahraga di RagunanAdapun nilai kontrak proyek ini mencapai Rp 419 miliar.
Baca lebih lajut »
Penerapan Zonasi Butuh Sinergisitas Pusat dan DaerahPemerintah tengah menyiapkan regulasi guna mengatasi ketimpangan kualitas dan kuantitas guru di sejumlah daerah
Baca lebih lajut »
Pemkab Karawang Minta Pusat Berlakukan HET GaramSelama ini yang menentukan besaran harga garam adalah pasar.
Baca lebih lajut »
Banyak Perda Diskriminatif, Setara Dorong Jokowi Bentuk Pusat Legislasi NasionalSetara Institute mendorong Presiden Joko Widodo untuk membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional menyusul banyaknya peraturan daerah dan produk hukum daerah yang diskriminatif dan intoleran.
Baca lebih lajut »