Kasus korupsi masih kerap melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak selama 10 tahun terakhir. Terbaru, tiga tersangka dugaan kasus korupsi pajak ditahan di Palembang. Nusantara AdadiKompas
Kasus korupsi masih kerap melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak selama 10 tahun terakhir. Terbaru, tiga tersangka dugaan kasus korupsi pajak ditahan di Palembang.Salah seorang dari tiga tersangka dugaan kasus korupsi pajak di Palembang, Sumatera Selatan, saat digiring oleh petugas Kejaksaan Tinggi Sumsel dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan, Senin malam.
Modusnya diduga menerima suap atau gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan di beberapa perusahaan pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Untuk nilai kerugian negara, sejauh ini masih menunggu hasil audit atau masih dalam proses perhitungan. Rafael didakwa pula, antara 2003 dan 2010, menempatkan harta kekayaan ke penyedia jasa keuangan. Dia membelanjakan hartanya untuk pembelian aset tanah ataupun rumah yang diduga hasil tindak pidana. Ada pembelian aset yang dilakukan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.
Angin bersama Dadan Ramdani, Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian, yang juga pegawai negeri pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, diduga menerimadalam kurun waktu 2014-2019 dari tujuh perusahaan wajib pajak. Khusus Angin, gratifikasi yang diterima Rp 29,5 miliar.
Pada 2016, KPK juga menetapkan tiga pegawai pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga sebagai tersangka kasus pemerasan restitusi kelebihan bayar PT EDMI Indonesia. Kala itu, PT EDMI memiliki kelebihan pajak penghasilan badan tahun 2012 dan pajak pertambahan nilai tahun 2013 sehingga ada pengembalian pajak lebih dari Rp 1 miliar. Namun, ketiga tersangka memaksa perusahaan membayar Rp 75 juta.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ancaman Pidana bagi Pegawai Pajak yang Mencoba Memeras Wajib PajakAncaman Pidana bagi Pegawai Pajak yang Mencoba Memeras Wajib Pajak Orang bijak, taat pajak. Tapi bagaimana bila ada petugas pajak malah mencoba memeras wajib pajak? Apakah ada langkah hukumnya? detiksAdvocate
Baca lebih lajut »
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Secara OnlineMEMBAYAR pajak kendaraan bermotor secara online atau daring bukan hanya sekadar kewajiban administratif semata, melainkan juga langkah cerdas untuk menghindari sanksi hukum. Bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak mematuhi kewajiban pajak, terdapat risiko dikenai denda sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, menjalankan kewajiban membayar pajak tepat waktu melalui fasilitas daring tidak hanya menawarkan kenyamanan dan efisiensi, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk menghindari repotnya berbagai urusan hukum dan pengeluaran tambahan. Dengan mengutamakan kepatuhan terhadap aturan pajak, wajib pajak dapat menjaga kendaraan bermotornya tetap sah secara hukum dan terhindar dari potensi sanksi yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan dan reputasi. Sehingga, pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online menjadi pilihan yang bijak untuk memastikan kepatuhan dan ketenangan dalam mengelola aset kendaraan. Lantas, bagaimana cara bayar pajak motor online? Berikut selengkapnya
Baca lebih lajut »
Polisi Tetap Usut Kasus Jubir TPN Ganjar-Mahfud, padahal Sempat Umumkan Tunda Kasus Peserta PemiluJubir TPN Ganjar-Mahfud dilaporkan ke polisi terkait tudingan yang menyebut aparat tak netral dalam penyelenggaran Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Jenderal Agus Subiyanto Ngaku Tak Tahu Akan Dicalonkan Jadi Panglima TNI oleh JokowiJenderal Agus Subiyanto mengaku tak tahu namanya dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono.
Baca lebih lajut »
Jenderal Agus Subiyanto dan Jaminan Netralitas TNI di Pemilu 2024Calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menjamin TNI akan bersikap netral di Pemilu 2024. Agus mengatakan, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004.
Baca lebih lajut »
Hari Ini DPR Menguji Calon Panglima TNI, Fadli Zon: Karier Militer Jenderal Agus LengkapJPNN.com : Fadli Zon meyakini keputusan Presiden Jokowi mengusulkan Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI telah melalui pertimbangan matang dan
Baca lebih lajut »