Tony juga menyinggung soal JPU hanya menggunakan patokan dari seorang dosen Fakultas Ekonomi pada Universitas Tadulako dalam melakukan audit
Tony Akbar Hasibuan selaku penasehat hukum Robby saat membacakan nota keberatan di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin, Tim penasehat hukum terdakwa Robby Messa Nura, satu dari dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri Covid-19 tahun 2020 yang merugikan keuangan negara Rp 24 miliar menyebut dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada"Berkaitan dengan isi surat dakwaan JPU , kami menilai bahwa surat...
Tony juga menambahkan, dalam dakwaan JPU tidak ada uraian perbuatan pendahuluan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara terdakwa Robby sebagai rekanan dengan dr Alwi Mujahit Hasibuan sebagai pengguna anggaran, dalam rangka melakukan mark up dan/atau penyelewengan."JPU dalam surat dakwaannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap bahkan uraian surat dakwaan terjadi saling pertentangan satu dengan yang lainnya dalam mengurai tentang adanya kerugian keuangan negara," sebut Tony.
"BPK adalah lembaga yang ditunjuk Undang-Undang untuk melakukan audit kerugian negara. Sementara dalam perkara ini, JPU menggunakan audit independen dari Fakultas Ekonomi pada Universitas Tadulako," ungkap Tony.Atas dasar itu, Tony kemudian meminta majelis hakim menerima keberatan terdakwa Robby. Kemudian surat dakwaan JPU batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima."Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut.
Pn Medan Pengadilan Negeri Kasus Pengadaan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bacakan Eksepsi, Penasehat Hukum Robby Messa: Dakwaan JPU Tidak JelasRobby Messa Nura, satu dari dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 tahun 2020 yang merugikan
Baca lebih lajut »
Bantah Pernyataan Kuasa Hukum 02, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Tugas MK tidak Sekadar AngkaPAKAR hukum tata negara Feri Amsari menanggapi pernyataan kuasa hukum dari paslon Prabowo-Gibran yang mengatakan perkara perselisihan hasil pemilu TSM ialah wilayah Bawaslu
Baca lebih lajut »
Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud Singgung Pernyataan Yusril soal Putusan MK 90 Cacat HukumKuasa hukum Ganjar-Mahfud, Luthfi Yazid, menyinggung pernyataan Yusril Ihza Mahendra soal putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 cacat hukum.
Baca lebih lajut »
Yusril Ihza Mahendra Bantah Pernyataan Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud Soal Putusan MK Cacat HukumYusril Ihza Mahendra membantah ucapan kuasa hukum Ganjar-Mahfud yang mengutip pernyataannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90PUU-XXI2023 dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres
Baca lebih lajut »
Bacakan Eksepsi, Pengacara Robby Messa Sebut Dakwaan JPU Kabur, Minta Kliennya DibebaskanJPNN.com : Tim penasehat hukum Robby Messa Nura, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 2022 menyebut dakwaan jaksa kabur
Baca lebih lajut »
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Bacakan 5 Poin Petitum Sengketa Pilpres di Awal, Ini IsinyaBerita Tim Hukum Ganjar-Mahfud Bacakan 5 Poin Petitum Sengketa Pilpres di Awal, Ini Isinya terbaru hari ini 2024-03-27 14:56:43 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »