Membacakan eksepsi, Romahurmuziy menuding KPK memiliki muatan politik menjatuhkan PPP.
TEMPO.CO, Jakarta - Eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy alias Rommy menuding Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki muatan politik untuk menjatuhkan partai berlambang Kakbah itu.Rommy mengatakan, jabatan yang diemban adalah ketua umum partai. Sedangkan, menurut dia, jabatan ketua umum partai bukan lah pegawai negeri dan penyelenggara negara.'Dengan demikian penyebutan pekerjaan saya dalam dakwaan tidak memiliki dasar hukum.
Rommy mengemukakan, suara partainya pada pemilu lalu mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada Pileg 2014, PPP meraup 6,53 persen suara, sebelum akhirnya turun menjadi 4,52 persen suara di Pileg 2019. Alhasil, PPP hanya bisa memperoleh 19 kursi saja di DPR.Lebih lanjut, Rommy mengatakan ia sudah pernah memperingatkan penyidik saat penangkapannya dulu. 'Saya bilang, kalau suara PPP nanti terjerembab maka Anda lah yang paling bertanggungjawab atas berkurangnya dukungan politik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penentang revisi UU KPK 'diteror', kampanye siber giring opini publik tentang KPKSejumlah pegiat antikorupsi dan analis menemukan adanya kampanye siber yang diduga bertujuan menggiring masyarakat untuk menerima revisi UU KPK.
Baca lebih lajut »
Polisi Pasang Kawat Berduri di Depan Gedung KPKPengunjuk rasa tidak bisa mendekati pelataran depan atau bahkan memanjat gedung KPK.
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Surabaya Rencanakan Gelar Aksi Tolak RUU KPKAksi mahasiswa Surabaya tersebut rencananya digelar pada Kamis (26/9).
Baca lebih lajut »
Polisi Perketat Pengamanan di Sekitar Area Gedung KPKBerdasarkan pantauan Beritasatu.com, pihak kepolisian menurunkan cukup banyak kendaraan taktis yang terparkir di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Baca lebih lajut »
Demo Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK di Kepri RicuhMahasiswa terlibat bentrok dengan aparat di DPRD Kepri, karena memaksa masuk gedung untuk mendengarkan anggota dewan ikut deklarasi menolak revisi UU KPK.
Baca lebih lajut »
KPK: Biaya Pilkada Jadi Beban bagi Daerah MiskinPilkada bisa menjadi beban bagi daerah-daerah miskin.
Baca lebih lajut »