Polemik sistem pemilu memasuki babak baru. elapan dari sembilan fraksi di DPR RI mengancam anggaran MK.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Polemik sistem pemilu memasuki babak baru. Kini, delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI mengancam akan gunakan wewenang budgeting atau penganggaran ke Mahkamah Konstitusi .
"Kita bertemu, membahas, ya kan ini menghangat lagi nih soal isu [sistem pemilu] terbuka-tertutup kan. Saudara Denny Indrayana mendapatkan informasi katanya Hakim Konstitusi sudah memutuskan gitu. Nah makannya kami tadi kumpul," ujar Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa .
"Apabila MK berkeras untuk memutus ini [sistem pemilu proporsional tertutup], kami juga akan menggunakan kewenangan kami, begitu juga dalam konteks budgeting," ujar Habiburokhman dalam konferensi pers delapan fraksi parpol DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa . "Kalau perlu Undang-undang MK kita ubah. Kalau perlu wewenangnya kita cabut. Akan kita perbaiki supaya tidak terjadi lagi," ungkapnya.
Setelah itu, lanjut Fajar, agenda sidang pembacaan putusan baru akan dilakukan setelah putusan sudah disiapkan."Selanjutnya, sesudah putusan siap, akan diagendakan sidang pengucapan putusan. Begitu alurnya," terangnya. Sedangkan dalam sistem pemilu terbuka, Hasto melihat para partai politik akan cenderung mengedepankan kadernya yang punya popularitas untuk maju di pemilihan legislatif . Dengan begitu, kualitas dinomorduakan.
Sebaliknya, proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang dipraktikkan dalam tiga pemilu belakangan. Lewat sistem ini masyarakat dapat mencoblos langsung wakil rakyatnya yang dirasa dapat mewakili mereka jadi legislator di tingkat pusat maupun daerah. Di sisi lain, hubungan antara anggota dewan dengan konstituen atau warga yang dia wakili jadi berjarak. Sebab, rakyat bukan lagi penentu kunci siapa yang duduk di kursi parlemen.
Calon legislatif juga dapat secara langsung menyampaikan visi-misi, serta mengeksplorasi dan mengembangkan program kerja yang lebih fleksibel meski tetap ikut garis besar visi-misi partai.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Memakai ChatGPT untuk Bekerja? Perhatikan 4 Hal IniOpenAI baru-baru ini mengumumkan fitur privasi baru yang memungkinkan pengguna ChatGPT menonaktifkan riwayat obrolan.
Baca lebih lajut »
Polemik Sistem Proporsional Tertutup, 8 Fraksi DPR Desak MK Tak Kabulkan Gugatan Kader PDIPDelapan fraksi di DPR mendesak MK tak mengabulkan uji materi UU Pemilu. Mereka menolak Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.
Baca lebih lajut »
Jadwal Babak 16 Besar Piala Dunia U20 2023: Amerika Serikat Vs Selandia Baru, Uzbekistan Vs IsraelAmerika Serikat akan melawan Selandia Baru pada babak 16 besar Piala Dunia U20 2023. Sementara itu, Israel bakal jumpa wakil Asia, Uzbekistan.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MKD DPR: Hak Imunitas DPR Penting dalam Koridor Negara HukumHak imunitas pada dasarnya adalah hak wakil rakyat, tidak boleh dipersoalkan atau disalahkan dalam hubungan dengan tindakan yang dilakukan termasuk setiap ucapan atau pendapatnya.
Baca lebih lajut »
Kepercayaan Unik Hansamu Yama Soal Sepatu Bola, & Evan Dimas Yang Bikin Deg-Degan Saat Tanding | Goal.com IndonesiaKedua pemain ini punya senjata baru untuk menyambut musim baru Liga1.
Baca lebih lajut »
8 Fraksi DPR Kumpul Pagi Ini, PKS Berharap Bocoran Denny Indrayana KeliruMeskipun baru sekadar bocoran, PKS menyebut pertemuan delapan pimpinan fraksi di DPR ini merupakan bentuk antisipasi. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengungkap...
Baca lebih lajut »