Pemerintah memastikan penerapan B40 mulai 1 Januari 2025 untuk mengurangi emisi dan impor solar. Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 341 Tahun 2024.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penerapan bahan bakar minyak ( BBM ) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% atau B40 mulai berlaku per 1 Januari 2025. Program ini diharapkan dapat mengurangi emisi dan juga impor solar.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa mandatori bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% atau B40 mulai berlaku 1 Januari 2025. Menurut dia, kebijakan ini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 341 Tahun 2024 dan berlaku untuk semua sektor. Baik itu yang Adapun, dengan diberlakukannya kebijakan B40, kuota biodiesel pada 2025 naik menjadi 15,6 juta kilo liter (kl). Dari kuota itu pemerintah bakal mengalokasikan 7,55 juta KL untuk PSO dan sisanya kepada Non-PSO. 'Nah dari sini kalau untuk yang non-PSO kan dibebankan kepada konsumen saat ini kalau yang non-PSO harganya itu sudah sekitar Rp 13 ribuan. Rp 13 ribuan nanti bertambah sekitar antara Rp 1.500-2.000,' kata Eniya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Senin (13/1/2025). Lebih lanjut, Eniya menjelaskan meskipun dibebankan kepada konsumen, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mempengaruhi inflasi. Hal tersebut berdasarkan studi yang sudah dilakukan sebelum kebijakan ini diberlakukan. 'Ini kita sebelum kita melakukan mandatori kemarin studinya sudah selesai dan dalam kajian kita melihat bahwa tidak mempengaruhi inflasi,' ujarnya. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau PSO. Sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO. Implementasi program mandatori B40 ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40 Persen. Penyaluran biodiesel ini akan didukung oleh 24 Badan Usaha (BU) BBN (bahan bakar nabati) yang menyalurkan biodiesel, 2 BU BBM yang mendistribusikan B40 untuk PSO dan non-PSO, serta 26 BU BBM yang khusus menyalurkan B40 untuk non-PSO
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cara Registrasi Akun SNPMB 2025 untuk Siswa, Mulai 13 Januari 2025Registrasi akun SNPMB 2025 untuk siswa dapat dilaksanakan melalui laman https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Berikut caranya.
Baca lebih lajut »
Jadwal dan Daftar Tim Peserta Proliga 2025: Bergulir Mulai 3 Januari 2025Turnamen voli nasional, PLN Mobile Proliga 2025 dijadwalkan bergulir mulai 3 Januari 2025.
Baca lebih lajut »
B40 Mulai Berlaku Januari 2025, ESDM Targetkan Turunnya Emisi dan Impor SolarKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penerapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% atau B40 mulai berlaku per 1 Januari 2025. Program ini diharapkan dapat mengurangi emisi dan impor solar.
Baca lebih lajut »
B40 Mulai Berlaku 1 Januari 2025Pemerintah Indonesia akan menerapkan B40, campuran biodiesel 40% dengan minyak sawit, mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi dan impor solar.
Baca lebih lajut »
Alasan BKN Perpanjang Pendaftaran PPPK Tahap II Hingga 15 Januari 2025Pendaftaran PPPK diperpanjang hingga 15 Januari 2025, dari semula dijadwalkan 7 Januari 2025.
Baca lebih lajut »
HPP Gabah Beras dan Jagung Mulai Berlaku Mulai Januari dan Februari 2025Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan HPP gabah beras dan jagung mulai berlaku pada 15 Januari dan 1 Februari 2025, untuk memastikan penyerapan hasil panen petani di Indonesia.
Baca lebih lajut »