Latar belakang sebagian besar dari mereka sebagai pengusaha memicu kekhawatiran publik.
Latar belakang sebagian besar dari mereka sebagai pengusaha memicu kekhawatiran: mereka bisa saja menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya ketimbang kepentingan publik.Berdasarkan penelusuran lembaga non-pemerintah pemerhati isu sumber daya alam Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo, setidaknya ada 262 orang dari 575 anggota DPR itu yang terafiliasi dengan perusahaan. Singkatnya, wakil rakyat periode 2019-2024 ini banyak yang memiliki latar belakang pengusaha.
Pengetahuan dan kemampuan anggota Dewan sebagai pengusaha bisa menjadi modal bagus untuk menyusun regulasi, membahas anggaran, serta mengawasi kinerja pemerintah. Ada pula pandangan optimistis seperti ini: anggota DPR yang sudah mapan secara ekonomi ada kemungkinan lebih fokus dalam memperjuangkan kepentingan publik.Masalahnya, sepak terjang DPR selama ini kurang mencerminkan semangat itu. Banyak undang-undang yang dibuat tanpa proses deliberasi publik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahasiswa Siap Awasi Kinerja DPRD DKIMenurut Boim, pertumbuhan pembangunan yang sekarang tengah digagas pemerintah daerah memerlukan sinergitas dari sejumlah unsur. Sehingga, setiap kebijakan anggaran yang diputuskan harus pro rakyat.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR RI Terpilih Janjikan Kinerja Parlemen Semakin BaikSelaku Ketua DPR RI, Puan mengimbau kepada seluruh legislator untuk bisa segera melaksanakan pelaporan LHKPN.
Baca lebih lajut »
Kinerja DPR Periode 2014-2019 Layak DiapresiasiKrisdayanti yang baru saja mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024, tidak setuju bila DPR RI Periode 2014-2019 dikatakan tidak berhasil.
Baca lebih lajut »
Puan Ketua DPR, Analis: Ubah citra DPR saja tidak cukupAnalis komunikasi dan marketing politik UGM Yogyakarta Nyarwi Ahmad menilai langkah yang harus dilakukan Puan Maharani sebagai Ketua DPR tidak cukup hanya ...
Baca lebih lajut »
Kemenhub dan Polisi Akui Sulit Awasi Truk ODOL di JalananPelanggaran truk over dimension dan over loading (ODOL) tetap saja banyak terjadi.
Baca lebih lajut »