Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sulut menaruh perhatian terhadap kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah di Sulawesi Utara (Sulut).
“Pidana kan kalau ada penimbun minyak goreng di Sulut. Harus ada tindakan tegas,” tegas Ketua FPG DPRD Sulut Raski Mokodompit.
Senada disampaikan Ketua Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan Cindy Wurangian. Ketua DPD II Golkar Bitung ini mengatakan, minyak goreng berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. “Saya setuju hukuman terhadap penimbun, jika memang oknum yang bersangkutan melakukannya untuk mempermainkan harga dan punya niat tidak baik lainnya,” tambahnya, sembari meminta pemerintah memperjelas regulasi mengenai penimbun dan pelaku usaha .
Diterangkannya, tugas DPRD dalam hal mengawasi akan dimaksimalkan. Pihaknya, menurut legislator asal Bolmong Raya ini, siap menerima laporan-laporan masyarakat. Menurutnya minyak goreng tak hanya menjadi kebutuhan rumah tangga, tapi banyak usaha-usaha rumahan, atau usaha mikro kelas menengah kecil menengah yang membutuhkan minyak goreng dalam usaha mereka.