Dengan memberikan tarif tertinggi, diharapkan dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.
"Setiap kendaraan yang sudah, belum, ataupun tidak lulus uji emisi akan terdeteksi di sepuluh lokasi parkir milik Pemprov DKI, melalui plat kendaraan yang datanya sudah terintegrasi dengan Dinas Lingkungan Hidup,” ujar Ani kepada wartawan, Rabu .
Lebih lanjut, ia memaparkan, penentuan besaran tarif disinsentif diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir. Untuk kendaraan roda empat dikenakan tarif parkir Rp7.500 per jam atau berlaku progresif di tiap lokasi parkir milik Pemprov DKI Jakarta. Namun, pada lokasi Park and Ride, kendaraan roda empat dikenakan tarif parkir Rp7.500 sekali parkir atau berlaku tarif flat. Tarif tersebut belum diberlakukan bagi kendaraan roda dua.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wali Kota Tangsel Bakal Kandangkan Kendaraan Dinas Tak Lulus Uji EmisiWali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menegaskan, bakal kandangkan kendaraan dinas yang tidak lolos uji emisi. Langkah itu dilakukan guna menekan polusi udara di Tangsel.
Baca lebih lajut »
Aturan Belum Keluar, Bos Pertamina Belum Mau Batasi Pembelian Pertalite-SolarDirektur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati belum mau membatasi pembelian BBM subsidi di SPBU.
Baca lebih lajut »
Ada Uji Emisi Gratis Hingga 31 Desember 2023Uji emisi merupakan pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan.
Baca lebih lajut »
TC Timnas U-23 Indonesia Belum Komplet, Siapa Saja Belum Datang?Training camp (TC) Timnas U-23 Indonesia pada Senin (4/9/2023) belum diikuti semua pemain.
Baca lebih lajut »
Aturan Turunan Belum Rampung, Pendaftaran Penyelenggara Bursa Karbon Belum DibukaTerkait penyelenggara bursa karbon, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan aturan turunan diperlukan SEOJK dan saat ini masih finalisasi.
Baca lebih lajut »
Pj Gubernur NTB Belum Dilantik, Mendagri Tito: Masa Jabatannya Belum BerakhirAdalah Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi yang tidak dilantik Mendagri Tito Karnavian bersamaan dengan sembilan lainnya.
Baca lebih lajut »