Pemerintah mesti peka melihat kondisi ekonomi yang sedang lesu dan fokus menjaga daya beli masyarakat.
. Jika tetap berkukuh menaikkan tarif PPN, di tengah penerapan berbagai iuran dan pungutan baru, ekonomi Indonesia diperkirakan bisa merosot hingga tumbuh di bawah 5 persen.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Eko Listiyanto, Kamis , menegaskan, konsumsi rumah tangga yang berturut-turut tumbuh di bawah 5 persen itu sebenarnya merupakan indikasi kuat bahwa daya beli masyarakat sedang melemah. Kenaikan tarif PPN bukan satu-satunya kebijakan yang dapat menekan daya beli. Di luar itu, ada pula wacana kenaikan iuran dan pungutan lain yang berpotensi semakin mengimpit dompet warga kelas menengah-bawah.Sebut saja, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang juga diwacanakan naik pada Juni 2025.
Padahal, saat ini saja, kinerja industri manufaktur dalam negeri sudah terkontraksi empat bulan berturut-turut, seperti tampak dari data Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia.Potongan harga hingga 70 persen ditawarkan untuk menarik minat belanja masyarakat di sebuah gerai alas kaki dan tas di Jakarta, Minggu . Daya beli kelas menengah yang lesu berdampak pada penjualan produk sekunder. Pemberian potongan harga diharapkan dapat merangsang minat belanja masyarakat.
Hal serupa disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal. Berdasarkan perhitungannya, kondisi konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 juga berpotensi tertekan., yang semakin menghambat konsumsi, memukul sisi produksi. Akhirnya, pertumbuhan ekonomi kita bukannya meningkat, tapi tertahan,” kata Faisal.Suasana di Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin . Pasar Tanah Abang tampak lebih lengang karena daya beli masyarakat yang lesu.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Arief Anshory Yusuf menambahkan, sebenarnya ada cara lain untuk menggenjot penerimaan negara tanpa perlu menaikkan PPN.) seperti pajak penghasilan , ketimbang pajak tak langsung seperti PPN. Pemungutan pajak langsung akan lebih mudah dikontrol oleh pemerintah karena yang disasar adalah orang per orang atau instansi, bukan barang dan jasa.
Pertumbuhan Ekonomi Sri Mulyani Daya Beli Masyarakat Kebijakan Pajak Kenaikan Ppn Tarif Pajak
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Industri Pariwisata Berisiko Tertekan Akibat Pemangkasan Perjalanan Dinas dan Kenaikan PPNSelain penyerapan tenaga kerja akan berkurang, para pelaku usaha rantai pasok hotel dan restoran bakal terbebani yang berujung turut merugikan konsumen.
Baca lebih lajut »
Kabar Kenaikan PPN Menjadi 12% Mulai 2025: Berikut Daftar Barang & Jasa yang Bebas PPNPemerintah naikkan PPN 12% mulai 2025, namun barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, dan susu tetap bebas pajak untuk meringankan beban masyarakat.
Baca lebih lajut »
Viral Tolak PPN 12%: Pengusaha Wanti-Wanti, PPN Naik Bawa Petaka ke RITagar TolakPPN12Persen jadi salah satu topik trending di media sosial X, terpantau Kamis (21/11/2024, pukul 12.09 WIB).
Baca lebih lajut »
Simulasi Kenaikan PPN 12%, Belanja Bulanan Jadi Segini BundaRencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025 menimbulkan kekhawatiran mendalam
Baca lebih lajut »
DPP KNPI minta Menkeu batalkan rencana kenaikan PPN dan tax amnestiDewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membatalkan rencana kenaikan pajak PPN 12 ...
Baca lebih lajut »
DPP KNPI Minta Menkeu Sri Mulyanti Batalkan Rencana Kenaikan PPN 12 dan Tax AmnestiBerita DPP KNPI Minta Menkeu Sri Mulyanti Batalkan Rencana Kenaikan PPN 12 dan Tax Amnesti terbaru hari ini 2024-11-21 14:28:39 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »