Aturan terkait iuran dan sanksi penunggak iuran BPJS Kesehatan akani diterbitkan setelah pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019.
Selain itu, terkait pembenahan data kepesertaan masih terus dilakukan oleh Kementerian Sosial. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah segera mendapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait rencana kenaikan tarif kepesertaan BPJS Kesehatan.Sayangnya, Nila belum bisa memastikan waktu finalisasibisa diumumkan hasilnya. Begitu pula dengan pengumuman kenaikan tarif kepesertaan BPJS Kesehatan untuk tahun depan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Baru BPK bakal Pelototi Bansos dan BPJS KesehatanAnggota baru BPK akan fokus dalam pemeriksaan keuangan yang berdampak besar terhadap masyarakat. Salah satu yang akan fokus diperiksa adalah bansos dan BPJS.
Baca lebih lajut »
Fraksi PKS DPR: Lihat akar masalah defisit keuangan BPJS KesehatanWakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Netty Prasetiyani mengatakan permasalahan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ...
Baca lebih lajut »
BPJS Kesehatan Tunggak Rp 20 Miliar ke RSUD Ungaran, Setiap Ditagih Tak DiresponsSurat tagihan dari RSUD Ungaran sudah dikirimkan sejak Mei 2019, namun hingga saat ini belum mendapat respons. \n
Baca lebih lajut »
Kemenkeu Segera Terbitkan Aturan Tarif Sertifikasi HalalKementerian Keuangan akan menerbitkan ketentuan mengenai tarif sertifikasi halal dalam waktu dekat.
Baca lebih lajut »
BPJS Ketenagakerjaan Raih Dua Penghargaan InternasionalBPJS dinilai mampu mengembangkan dan memanfaatkan sistem TI untuk pelaksanaan program
Baca lebih lajut »
BPJS TK Raih Dua Penghargaan di Forum Jaminan Sosial SeduniaBPJS TK menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dari tujuh penerima penghargaan dari ISSA pada kegiatan tersebut.
Baca lebih lajut »