Kementerian ESDM mengakui aturan terkait pungutan iuran batu bara masih belum disepakati pemerintah.
Jakarta, CNBC Indonesia -
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepetan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan, rencana aturan terkait pungutan iuran batu bara hingga kini masih terganjal adanya isu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam skema pungutan iuran batu bara. Namun demikian, pemerintah saat ini tengah mengupayakan untuk mencari solusinya.
Namun demikian, skema pungut salur dana kompensasi batu bara ini rupanya terganjal dengan isu PPN. Padahal, menurut Arifin, transaksi dana kompensasi tersebut seharusnya dibebaskan dari pajak. Pasalnya, PPN sudah dikenakan pada transaksi jual belinya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Antara BlackRock, BUMI, & Saham Batu BaraBlackRock masih getol memborong saham batu bara Grup Bakrie dan Grup Salim Bumi Resources (BUMI).
Baca lebih lajut »
Harga Batu Bara Galau, 20 Sahamnya di RI Gak KompakSaham emiten batu bara terpantau bervariasi dengan mayoritas menguat pada perdagangan sesi I Kamis (13/4/2023), karena apa?
Baca lebih lajut »
Batu Bara dan Energi Terbarukan di PersimpanganEnergi terbarukan seperti angin dan solar mulai unjuk gigi di tengah melandainya penggunaan dan harga batu bara.
Baca lebih lajut »
Breaking News, Harga Batu Bara Ambruk 6%Harga batu bara ambruk meskipun ada sentimen poistif kuat dari China.
Baca lebih lajut »
5 Wanita Terkaya di Indonesia, No 1 Pengusaha Batu BaraAda sejumlah wanita terkaya di Indonesia, diantara mereka merupakan seorang pengusaha batu bara dan properti bahkan harta kekayaannya mencapai triliunan.
Baca lebih lajut »
Sstt..Pengusaha Batu Bara Tiba-tiba Kirim Surat ke PemerintahAPBI menyebutkan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pemerintah, ini isinya..
Baca lebih lajut »