Usulan untuk mengatur jam kerja untuk mengatasi kemacetan di Jakarta pada jam masuk dan pulang kantor akan ditetapkan oleh pemerintah pusat.
JawaPos.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa usulan untuk mengatur jam kerja untuk mengatasi kemacetan di Jakarta pada jam masuk dan pulang kantor akan ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Bukan dengan DKI, tetapi dengan pemerintah pusat. Karena pengaturan jam kerja tidak hanya di Jakarta ini kan, tidak hanya pemprov atau orang polda, tetapi banyak instansi lain,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Rabu . “Kita terus berkoodirnasi seperti yang saya bilang, ini kan tidak bisa diputuskan sepihak kita dengan Polda, tetapi kementerian ya,” paparnya.
Baca juga:Pohon di Halte Balai Kota Masih Ada, Ariza: Nggak Bisa Asal TebangSebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan bahwa persentase kemacetan jalanan di Jakarta saat ini mencapai 48 persen pada jam berangkat dan pulang kerja sehingga hal itu menimbulkan kepadatan luar biasa dan tidak nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemprov DKI Kaji Usulan Pengaturan Jam Kerja demi Atasi Kemacetan Jakarta | merdeka.comDirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan akan siapkan sejumlah program agar dapat mengatasi kemacetan di Jakarta. Salah satunya penerapan jam keberangkatan pekerja.
Baca lebih lajut »
PPP Tak Sepakat Usulan Penonaktifan Listyo Sigit sebagai KapolriPemberhentian sementara Listyo Sigit sebagai Kapolri justru dinilai akan menimbulkan kontroversi baru dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J.
Baca lebih lajut »
PPP Tidak Sepakat Usulan Penonaktifan Kapolri Terkait Brigadir JPemberhentian sementara Kapolri justru akan menimbulkan kontroversi baru dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Baca lebih lajut »
Fraksi Gerindra Tolak Usulan Revisi UU Kepolisian, Dampak Kasus Brigadir JAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman menolak usulan revisi UU No. 2/2002 atau UU Kepolisian hanya karena kasus pembunuhan Brigadir J.
Baca lebih lajut »
Golkar Tidak Setuju Usulan Benny Harman soal Penonaktifan Listyo Sigit dari KapolriUsulan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman terkait penonaktifan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Puji Usulan RKUHP dari Dewan PersKomisi III DPR memuji reformulasi dan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan Dewan Pers terhadap RKUHP
Baca lebih lajut »