Jika ada pelonggaran mudik bagi masyarakat yang divaksin booster, pemerintah harus bersiap melakukan pengawasan ketat di tingkat RT/RW.
PEMERINTAH mengizinkan masyarakat untuk mudik pada Idulfitri mendatang. Itu dengan catatan pemudik sudah disuntik vaksin covid-19 dosis booster.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, menilai aturan tersebut bukan hal yang tepat untuk mencegah kenaikan kasus covid-19. Sebab, pemerintah telah melakukan pelonggaran aturan bagi pelaku perjalanan."Pemerintah nanggung. Tidak boleh berkerumun, tidak ada aturannya. Tapi vaksin dilanjutkan dan tidak perlu tes PCR dan antigen. Itu adalah kebijakan yang mendua," ujar Miko saat dihubungi, Kamis .
Dengan adanya kebijakan yang disebut Miko tanggung tersebut, berpotensi memicu kenaikan kasus covid-19 di Indonesia. Seharusnya, pemerintah memiliki aturan untuk mewajibkan semua orang memakai masker, tidak boleh berkerumun dan vaksinasi covid-19. Pemerintah juga harus mempertimbangkan masyarakat yang tidak bisa divaksin, karena alergi ataupun komorbid. Jika ada pelonggaran mudik bagi masyarakat yang divaksin booster, pemerintah harus bersiap dengan melakukan pengawasan ketat di tingkat RT/RW."Jangan sampai ada kerumunan dan mempersiapkan kedatangan tamu yang mudik. Karena kita sudah dua tahun gak bisa mudik," pungkas Miko.
"Selain itu, di stasiun kereta harus ada booth vaksinasi atau antigen. Ini harusnya dipersiapkan dengan matang," sambungnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Luar Negeri: Bagi yang Sudah Vaksin Kedua Tidak Jalani KarantinaDalam SE Satgas terbaru aturan mengenai proses karantina hanya diberlakukan bagi PPLN yang belum mendapat vaksin Covid-19 serta baru mendapat vaksin pertama.
Baca lebih lajut »
Uni Eropa Longgarkan Aturan Bantuan Negara untuk Perusahaan yang Terkena Sanksi RusiaPerusahaan-perusahaan Uni Eropa (UE) yang terkena sanksi yang dikenakan pada Rusia akan memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan negara hingga 400.000 euro (USD 440.360) di bawah aturan bantuan negara yang dilonggarkan.
Baca lebih lajut »
Google memperketat aturan iklan untuk konten perangGoogle memperketat aturan memasang iklan untuk konten yang mengeksploitasi atau membenarkan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.\r\n\r\n"Kami ...
Baca lebih lajut »
Aturan Mudik Terbaru: Dibolehkan Asal Sudah Vaksin 3 Kali?Pemerintah diketahui bakal melonggarkan aturan mudik lebaran tahun 2022 ini.
Baca lebih lajut »
Rencana Perubahan Aturan FFP Dinilai Bakal Berdampak pada Klub-Klub Asal Spanyol |Republika OnlineKlub-klub Eropa nanti hanya dibolehkan menghabiskan 70 persen dari total pendapatan.
Baca lebih lajut »