Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru berkaitan tentang pajak. Dalam aturan yang ditetapkan 18 Juli 2024 Direktorat Pajak bisa mengakses informasi keuangan masyarakat demi pemantauan pajak. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan utuk Kepentingan Perpajakan.
Selanjutnya ayat 2 berbunyi dalam hal terjadi kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, berlaku ketentuan:a. kesepakatan dan/atau praktik tersebut dianggap tidak berlaku dan/atau tidak terjadi; danb.
Sri Mulyani Kementerian Keuangan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Waspada Penipuan Berkedok Petugas Pajak, Kenali 2 Modusnya!Ditjen Pajak meminta wajib pajak waspada terhadap penipuan yang mengaku sebagai pegawai pajak.
Baca lebih lajut »
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Berubah Mulai Tahun DepanPeraturan baru ini tidak hanya mengubah istilah pada objek pajak tetapi juga menambah objek pajak baru.
Baca lebih lajut »
Isi SPT Jenis ini Bisa Otomatis Pakai Sistem Canggih Baru Ditjen PajakTerungkap bahwa ada beberapa jenis SPT yang menggunakan sistem prepopulated atau auto created alias otomatis.
Baca lebih lajut »
Orang Superkaya Makin Kaya, Aturan Pajak Baru MengintaiSatu persen orang terkaya di dunia meningkatkan kekayaan mereka hingga total US$42 triliun (Rp683 kuadriliun) selama satu dekade terakhir.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Klaim Sistem Pajak Baru Bisa Dongkrak Rasio PajakMenkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio pajak di Indonesia bisa digenjot dengan adanya sistem pajak baru CTAS.
Baca lebih lajut »
Wewenang Makin Kuat Untuk Intip Rekening, Ditjen Pajak Buka SuaraDJP menegaskan PMK 47/2024 memuat regulasi anti penghindaran untuk Akses Informasi Keuangan (AIK) sesuai dengan standar internasional.
Baca lebih lajut »