Negara-negara Asia Tenggara menginginkan rancangan resolusi PBB mengungkapkan keprihatinan yang mendalam tentang penahanan mereka
SEMBILAN negara Asia Tenggara mengusulkan untuk mempermudah rancangan resolusi Majelis Umum PBB tentang Myanmar, termasuk menghapus seruan untuk embargo senjata di negara itu, sebagai upaya untuk memenangkan dukungan suara bulat dari badan yang beranggotakan 193 negara tersebut.
Dalam surat tertanggal 19 Mei, negara-negara Asia Tenggara mengatakan rancangan itu tidak mendapat dukungan seluas mungkin dalam bentuknya saat ini, terutama dari semua negara yang terkena dampak langsung di kawasan itu dan negosiasi lebih lanjut diperlukan untuk membuat teks dapat diterima, terutama bagi negara-negara yang paling terkena dampak langsung dan yang sekarang terlibat dalam upaya untuk menyelesaikan situasi tersebut.
Surat ini berasal dari semua negara ASEAN kecuali Myanmar. Rancangan resolusi menyerukan penangguhan segera atas pasokan, penjualan atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata dan amunisi ke Myanmar. Negara-negara Asia Tenggara ingin bahasa itu dihapus.Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki bobot politik. Berbeda dengan 15 anggota Dewan Keamanan, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.