AS Larang Impor Tekstil dari 26 Perusahaan China Terkait Kerja Paksa

Ekonomi Berita

AS Larang Impor Tekstil dari 26 Perusahaan China Terkait Kerja Paksa
Amerika SerikatDuniaChina
  • 📰 voaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 41 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 41%
  • Publisher: 63%

Amerika Serikat pada Kamis (16/5) menyatakan memblokir impor dari puluhan perusahaan tekstil yang berbasis di China, karena adanya isu kerja paksa terkait produk-produk mereka. Dari total 26 perusahaan yang masuk ke dalam daftar entitas dalam Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur (Uyghur...

Seorang pekerja memproduksi produk sutra di sebuah pabrik tekstil di Fuyang, di Provinsi Anhui, China timur, pada 16 April 2024. Lihat komentar Amerika Serikat pada Kamis menyatakan memblokir impor dari puluhan perusahaan tekstil yang berbasis di China , karena adanya isu kerja paksa terkait produk-produk mereka.

Para peneliti memamerkan transparansi tekstil cerdas, yang mengintegrasikan Serat Optik Polimer , bahan yang biasa ditemukan di industri medis dan otomotif, dengan benang, di laboratorium mereka, di Hong Kong, China, 5 Juni 2023. Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur melarang impor semua barang dari Xinjiang, kecuali perusahaan-perusahaan bisa memberikan bukti yang dapat diverifikasi bahwa kegiatan produksi mereka tidak melibatkan kerja paksa.

Pengumuman itu menambah panjang daftar entitas yang masuk ke dalam UU tersebut, dan penambahannya mulai diberlakukan pada Jumat , menurut Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS.“Kapas China hasil kerja paksa di Xinjiang membanjiri pasar global dan memasuki pasar AS sebagai produk hilir,” ujar Kim Glas, presiden Dewan Nasional Organisasi Tekstil.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

voaindonesia /  🏆 15. in İD

Amerika Serikat Dunia China Tekstil China Etnis Uighur China AS

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDaftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Baca lebih lajut »

Menjadi Pembicara Dalam Diskusi World Economic Forum, Menko Perekonomian Ungkap Keberhasilan Undang-undang Cipta KerjaMenjadi Pembicara Dalam Diskusi World Economic Forum, Menko Perekonomian Ungkap Keberhasilan Undang-undang Cipta KerjaBerita Menjadi Pembicara Dalam Diskusi World Economic Forum, Menko Perekonomian Ungkap Keberhasilan Undang-undang Cipta Kerja terbaru hari ini 2024-04-29 11:52:49 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Anggota DPD RI Dorong Pembangunan Lapas ToboaliAnggota DPD RI Dorong Pembangunan Lapas ToboaliKunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Baca lebih lajut »

Buruh di Surabaya Kembali Suarakan Pencabutan UU Cipta KerjaBuruh di Surabaya Kembali Suarakan Pencabutan UU Cipta KerjaPenolakan Undang-Undang Cipta Kerja masih menjadi tuntutan utama dalam peringatan Hari Buruh di Surabaya.
Baca lebih lajut »

Buruh Ancam Lumpuhkan Ekonomi Jika UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Tak DicabutBuruh Ancam Lumpuhkan Ekonomi Jika UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Tak DicabutRidam menyatakan seluruh kelompok buruh tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »

Satgas tegaskan UU Cipta Kerja beri tiga manfaat ke UMKMSatgas tegaskan UU Cipta Kerja beri tiga manfaat ke UMKMSatuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja menegaskan tiga manfaat yang diberikan kepada UMKM dari Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-12 17:56:48