Bivitri: Pemimpin Tak Ditentukan oleh Warna Rambut, tapi Gagasan
- Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyesalkan pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung pemimpin dicirikan dengan rambut putih. Menurut dia, Jokowi seharusnya mengedepankan pembahasan politik gagasan jelang 2024.
"Bicarakan substantif, bukan rambut, bukan soal sudah dua kali kalah melulu, terus sekarang giliran menang, bukan itu. Tapi itu apa [gagasan] yang harus jadi pembicaraan, sehingga kita tahu siapa yang harus dipilih. Bukan siapa yang direstui atau tidak." - Bivitri. "Dari aspek etik, rasanya memang banyak yang berantakan. Itu sebabnya kita butuh banyak UU. Karena kalau enggak, kita kayak enggak punya timbangan moral. Banyak hal yang harus dipaksa soal aturan. Misal koruptor yang boleh nyaleg lagi," ungkapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RKUHP Akan Ketok Palu, Pakar: Hati-hati Unjuk Rasa Tak LeluasaBivitri Susanti mengatakan pasal 256 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sangat mengancam demokrasi Indonesia.
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Sebut Muncul Fenomena Relawan Jokowi Versus PDIP, Ini Sebabnya | merdeka.comPakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai, kondisi tersebut karena dahsyatnya popularitas Jokowi yang tiba-tiba muncul pada 2014 lalu.
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Nilai Jokowi Tidak Etis Sebut Ciri-ciri Pemimpin dari Warna Rambut: Ini Negara DemokrasiPakar Hukum Tata Negara, Bivitri Santika, menilai perilaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak etis bila menyebutkan ciri-ciri yang pantas menjadi seorang pemimpin dilihat dari fisiknya.
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Kamaruddin Simanjuntak kembali memberikan pernyataan yang mengejutkan terkait 'si cantik' wanita yang diduga selingkuha...
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti soal skenario pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang disebut berpeluang memena...
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti tanggapan dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang mem...
Baca lebih lajut »