Fraksi DPR Kaget Menag Yaqut Mendadak Minta Tambahan Anggaran Haji Rp1,5 Triliun
Fraksi-fraksi di Komisi VIII DPR kaget lantaran Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendadak meminta tambahan anggaran Rp1,5 triliun untuk penyelenggaraan ibadah haji 2022 pada H-4 pemberangkatan kloter pertama. Para wakil rakyat mempertanyakan detail penambahan anggaran haji yang sangat besar dan dasar hukumnya.
Ali Ridha juga melihat tambahan biaya yang sangat besar. Kalau pun tambahan itu diambil dari nilai manfaat haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji , ada ketidakadilan karena itu merupakan hak seluruh calon jemaah yang sudah menyetorkan. Sementara, ada banyak calon jemaah yang sudah berpuluh-puluh tahun menunggu.
"Jadi temen-temen tidak sulit memahami, baru kemudian kita bicarakan. Saya setuju angka ini begitu besar, tidak masa persidangan ini kita putuskan, karena detail, bila perlu marathon. Kita butuh tahu Rp1,5 triliun itu terdiri dari mana, meskipun Pak Menteri sudah menyampaikan," ujar Wachid.Anggota Komisi VIII DPR lainnya, Delmeria mengaku kaget luar biasa dengan Raker yang digelar hari ini.
"Selama saya tahu dengan Kemenag, kok baru sekarang saya kaget luar biasa. Udah mau berangkat ada pelayanan tambahan, kaget lagi, bukan uang yang sedikit, sangat banyak sekali. Dasar hukum apa sekarang penambahan anggaran ini dan dasar surat apa Saudi menambah biaya masyair ini?" katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sikap Fraksi Masih Terbelah Tanggapi Wacana Interpelasi di DPRD NTBFraksi Gerindra, masih kesulitan mengajak fraksi lain untuk memuluskan penggunaan hak Interpelasi.
Baca lebih lajut »
Harmonisasi RUU EBT Disetujui, DPR Targetkan Paripurna Pekan Depan | Ekonomi - Bisnis.comHarmonisasi RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ini bakal segera dibawa pada rapat Paripurna DPR pada pekan depan untuk kemudian disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Pengunduran diri CPNS harus jadi perhatian pemerintahMenurut Guspardi Gaus, kasus pengunduran diri CPNS harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena anggaran yang dikeluarkan untuk proses seleksi tidaklah sedikit.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Audit Perusahaan Sawit Perlu Transparan agar Tak Jadi Macan OmpongAudit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada. Hal itu meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.
Baca lebih lajut »
Banyak CPNS Mengundurkan Diri, Anggota DPR Sebut Harus Ada Peningkatan GajiMardani meminta pemerintah memperbaiki sistem tata kelola Aparatur Sipil Negara, termasuk perbaikan dalam sistem remunerasi. * Money
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Bela Telkom soal 'Tekor' di GoTo: Rugi dari Mana?Investasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui anak usahanya Telkomsel ke PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menjadi sorotan belakangan ini.
Baca lebih lajut »