Abdul Fickar Hadjar: Kejagung Harus Telusuri Dugaan Fund Rising Tunda Pemilu di Kasus Mafia Migor
Kejaksaan Agung diharapkan bisa menelusuri lebih jauh terkait dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil yang telah menjerat pejabat Kementerian Perdagangan dan sejumlah petinggi korporasi sawit.
Dengan catatan, harus dipastikan terlebih dahulu ada unsur korupsi yang terkait dengan perkara mafia minyak goreng tersebut. "Kalau ada korupsinya ya . Kejagung itu menjadi penyidik hanya pada perkara korupsi dan penyeludupan," kata Fickar. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengaku mendapatkan informasi terkait dugaan adanya penggalangan dana atau fund rising untuk menunda Pemilu 2024 dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil yang telah menjerat pejabat Kementerian Perdagangan dan sejumlah petinggi korporasi sawit.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Article headlineGELORA.CO - Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan Putra Siregar dan Rico Valentino perlahan terkuak. Bahkan sosok yang mengajak pengusah...
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Di tengah santernya penangkapan terduga jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Dharmasraya. Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) C...
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor Luqman Hakim merespons terkait foto kadernya atau anggota Banser Muhammad Afif...
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Setelah Presiden RI Joko Widodo melarang ekspor minyak kelapa sawit akibat lonjakan harga minyak goreng dalam negeri sudah hampi...
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Presiden Joko Widodo diharapkan dapat teguh memegang komitmennya yang memutuskan menghentikan ekspor crude palm oil (CPO) dan mi...
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO terhadap pejabat Kementerian Perdagangan RI dan pihak swasta patut diapresi...
Baca lebih lajut »