SK tersebut tidak memenuhi kaidah hukum dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Asosiasi Pengusaha Indonesia Jabar meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561/Kep.882-Kesra/2022. Yakni, tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja /Buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ning menilai, Gubernur Jawa Barat telah melakukan Overlapping of Power. Karena, Gubernur mencampuri dan mengatur tentang penetapan besaran nilai "Penyusunan Struktur dan Skala Upah ini ditentukan oleh perusahaan dengan memperhatikan produktivitas dan kemampuan dari Perusahaan," katanya. "Jadi seharusnya Gubernur menghormati proses dan upaya hukum yang sedang berjalan dan tidak menerbitkan kebijakan baru dengan materi yang serupa," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ridwan Kamil Bongkar Rahasia Jabar Kerap Juarai Event OlahragaRidwan Kamil membeberkan prestasi Jabar di bidang olahraga. Ia pun membongkar rahasia bagaimana Jabar kerap menjuarai event olahraga.
Baca lebih lajut »
Vonis Mati Herry Wirawan, Ridwan Kamil: Insya Allah Adil |Republika OnlineGubernur Jabar Ridwan Kamil sebut penolakan kasasi Herry Wirawan langkah yang adil.
Baca lebih lajut »
Adu Argumen Netizen Vs RK soal Masjid Al Jabbar hingga Viral di MedsosTerkait pembangunan Masjid Al Jabbar, Gubernur Jabar ridwankamil adu argumen dengan seorang netizen. Simak di sini. Via detik_jabar
Baca lebih lajut »
Resmikan Aspol Cimanuk, Kapolda Jabar Minta Polisi Tingkatkan Kinerja |Republika OnlineRusun Aspol Cimanuk diprioritaskan bagi personel polres yang belum memiliki rumah.
Baca lebih lajut »
Apindo: 919.071 Pekerja Jadi Korban PHK Hingga November 2022 | merdeka.comAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat, sebanyak 919.071 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari - November 2022. Sumber data ini mengacu pengambilan klaim oleh pekerja dengan alasan PHK yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
Baca lebih lajut »
Korporat Bisa Dipidana, Ini Tanggapan Apindo terkait UU KUHPDengan pengesahan UU KUHP yang membuka kemungkinan pidana untuk korporasi, para pengusaha mengaku ekstra hati-hati bekerjasama dengan pemerintah.
Baca lebih lajut »