Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkritik penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tidak efisien. Pendapatan daerah kecil dan bergantung pada dana transfer, sementara pengeluaran boros atau tidak efektif. Tito meminta agar Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk memelototi anggaran perjalanan dinas dan belanja lain yang tidak efisien. Ia mencontohkan dana penanganan stunting yang dialokasikan untuk rapat koordinasi dan studi banding, bukan untuk program yang dirasakan masyarakat.
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang tidak efisien. Pendapatan daerah kecil dan bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara penggunaan anggaran boros atau tidak efektif.
Sementara itu dana yang dirasakan masyarakat dalam program tersebut, yaitu untuk makanan ibu hamil dan anak di bawah dua tahun, nilainya hanya Rp 2 miliar.itu Rp 2 miliar yang masuk ke perut, yang lainnya sudah untuk studi banding, dan ada lagi programnya yang terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Saya bilang, kapan kuat-kuatnya ini,” kata Tito.
Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah daerah lebih mengoptimalkan pendapatan dari 1.057 BUMD. Sebab, menurut data dari Kemendagri, hampir separuh dari total BUMD itu kondisinya sekarat . Sejumlah faktor yang membuat BUMN sekarat itu adalah pengaruh nepotisme dalam penempatan orang di BUMD sehingga jabatan banyak diisi orang-orang yang tidak punya kapasitas.
”Kelemahan dari birokrat, mohon maaf dengan segala hormat dari pengawasan dan pengamatan saya, adalah mereka hanya mau menerima pendapatan yang dari transfer pusat. Rata-rata berpikir bagaimana caranya belanja. Padahal belanja sudah habis untuk gaji pegawai yang wajib, tunjangan tambahan pegawai, belum lagi masalah pegawai honorer," kata Tito.Selain belanja pegawai, anggaran wajib yang sudah diatur alokasinya itu adalah anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan, dan infrastruktur.
Sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, Kemendagri pun akan memberikan insentif bagi pemda yang bisa mengelola BUMD-nya dengan bagus. Arahan dari Mendagri, menurut Fatoni, adalah BUMD yang terus merugi lebih baik digabungkan.Meskipun demikian, penggabungan juga tidak mudah karena harus menggunakan payung hukum peraturan daerah yang disusun bersama DPRD.
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang tidak efisien. Pendapatan daerah kecil dan bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara penggunaan anggaran boros atau tidak efektif. Sementara itu dana yang dirasakan masyarakat dalam program tersebut, yaitu untuk makanan ibu hamil dan anak di bawah dua tahun, nilainya hanya Rp 2 miliar.itu Rp 2 miliar yang masuk ke perut, yang lainnya sudah untuk studi banding, dan ada lagi programnya yang terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Saya bilang, kapan kuat-kuatnya ini,” kata Tito.
Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah daerah lebih mengoptimalkan pendapatan dari 1.057 BUMD. Sebab, menurut data dari Kemendagri, hampir separuh dari total BUMD itu kondisinya sekarat . Sejumlah faktor yang membuat BUMN sekarat itu adalah pengaruh nepotisme dalam penempatan orang di BUMD sehingga jabatan banyak diisi orang-orang yang tidak punya kapasitas.
”Kelemahan dari birokrat, mohon maaf dengan segala hormat dari pengawasan dan pengamatan saya, adalah mereka hanya mau menerima pendapatan yang dari transfer pusat. Rata-rata berpikir bagaimana caranya belanja. Padahal belanja sudah habis untuk gaji pegawai yang wajib, tunjangan tambahan pegawai, belum lagi masalah pegawai honorer," kata Tito.Selain belanja pegawai, anggaran wajib yang sudah diatur alokasinya itu adalah anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan, dan infrastruktur.
APBD Inefisien Dana Transfer Pendapatan Daerah BUMD
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri Tito Karnavian Kritik Pengelolaan Anggaran Daerah yang Tidak EfisienMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti adanya program stunting di daerah yang anggarannya tidak efisien. Dia meminta agar belanja daerah yang tidak efisien dipelajari dan dibenahi.
Baca lebih lajut »
Tito Karnavian harap kepala daerah baru buat kebijakan yang pro rakyatMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap kepala daerah yang baru hasil Pilkada Serentak 2024 dapat membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan tepat ...
Baca lebih lajut »
Pilkada 2024 Rampung, Mendagri Tito Karnavian Harap Kepala Daerah Baru Buat Kebijakan yang Pro RakyatBerita Pilkada 2024 Rampung, Mendagri Tito Karnavian Harap Kepala Daerah Baru Buat Kebijakan yang Pro Rakyat terbaru hari ini 2024-11-28 15:38:56 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pemerintah Antisipasi Bencana, Biar Liburan Aman dan Lancar saat NataruPratikno memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menjadi komandan bagi seluruh pemerintah daerah.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Karnavian minta Bawaslu Tindak Tegas ASN Yang Tidak Netral di PilkadaMendagri Tito Karnavian mengatakan hampir setiap pekan mengingatkan para penjabat kepala daerah menjaga netralitas di Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Ara, Tito Karnavian, dan Wamensos Akan Kunjungi Bandung Untuk Menangani Masalah Warga Kolong JalanAra bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah merencanakan kunjungan ke Bandung untuk menangani warga yang tinggal di kolong jalan. Kunjungan ini akan dilakukan setelah Ara menyerahkan kunci kepada 44 kepala keluarga (KK) atau sekitar 139 warga yang telah direlokasi dari tempat kolong Tol Angke, Jakarta Barat.
Baca lebih lajut »