Putusan MKMK hanya bisa berdampak jika ada permohonan pengujian baru terhadap Pasal 169 yang telah diberi penafsiran berbeda oleh MK melalui Putusan No 90/2023.
Laporan dugaan pelanggaran kode etik Anwar Usman dkk ini muncul setelah para hakim MK memutus perkara soal uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum soal batas usia Capres Cawapres.MK mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, dengan menyatakan bahwa seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu.
Baginya, MKMK hanya bertanggung jawab untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik Hakim Konstitusi. "Putusan MKMK bisa dan harus jadi titik tolak terhadap pengujian baru atas Putusan MK yang penuh pelanggaran dan kejanggalan tadi," kata Julius. Meskipun putusan itu terjadi karena keadaan atau fakta hukum tertentu hingga unsur dinamika yang terjadi dalam proses pengambilan putusan dalam forum rapat permusyawaratan hakim .
Konsekuensi dari itu, ia menilai produk putusan MKMK jika hakim MK terbukti melakukan pelanggaran, maka konsekuensi hukumnya adalah diberikan sanksi, baik ringan maupun berat. Palguna menyebut hal itu bukan ranah dan wewenang MKMK. Wewenang MKMK hanya pada ranah etik dan terbatas pada penjatuhan sanksi etik terhadap hakim konstitusi jika terbukti melanggar. Mulai dari sanksi ringan , sanksi sedang atau sanksi berat .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menanti Putusan MKMK, Ini 5 Fakta Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Cs Soal Aturan Capres-CawapresAda 5 fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan MKMK atas dugaan pelanggaran hakim MK terkait putusan usia Capres Cawapres yang muluskan Gibran.
Baca lebih lajut »
Denny Minta MKMK Tak Hanya Beri Sanksi Etik tapi Juga Batalkan PutusanDenny Indrayana meminta MKMK tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar etik.
Baca lebih lajut »
Mahfud MD: Tunggu Putusan MKMK soal Pelanggaran Etik Hakim KonstitusiMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menuntaskan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Menanggapi hal itu, Mahfud MD mengatakan untuk menunggu putusan MKMK.
Baca lebih lajut »