Anggota Komisi VIII DPR, Paryono, menilai UU Haji perlu segera direvisi untuk mengatasi sejumlah persoalan penyelenggaraan ibadah haji. Salah satunya lamanya antrean yang mencapai 45 tahun.
SOLOPOS.COM - Tokoh masyatakat, biro umrah dan unsur pemeritahan mengikuti acara Sapa Jamaah Tunggu Haji yang digelar Kemenag Provinsi Jawa Tengah di Hotel Jawa Dwipa Karangpandan, Karanganyar pada Senin . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dinilai perlu segera direvisi. UU itu saat ini memunculkan sejumlah persoalan, di antaranya lamanya waktu tunggu haji yang mencapai 45 tahun.
“Antrean tunggu haji yang lama menjadi perhatian serius. Harus ada solusi agar tidak terlalu lama karena dampaknya saja di Jawa Tengah ada 8.000 calon jemaah tahun ini yang menarik dana dan membatalkan haji,” kata dia ketika dijumpai Senin.Dia mengatakan calon jemaah haji memilih membatalkan karena faktor usia dan kesehatan. Aspirasi dari pihak-pihak terkait diharapkan memberi banyak pandangan pemerintah agar revisi menguntungkan jemaah haji Indonesia.
“Haji ini wajib. Jangan yang wajib lalu dibatalkan hanya untuk umrah. 100 Kali umrah pun tidak bisa menyamakan ibadah haji,” katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Komisi I DPR Jadwalkan Pemanggilan Johnny PlateDPR akan membahas kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Tak Setuju BPOM Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian PerdaganganAnggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay angkat bicara soal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lempar tanggung jawab ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) soal kasus gagal ginjal akut pada anak.
Baca lebih lajut »
Temui Lukas Enembe, Firli Bahuri Bakal Ditanyai Komisi IIIKomisi III DPR berencana untuk menanyakan kepada Ketua KPK Firli Bahuri atas langkahnya menemui Lukas Enembe.
Baca lebih lajut »
Komisi Penyiaran Indonesia Akan Menggelar Acara Penting di BantenKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) pilih Provinsi Banten menjadi tempat pembahasan penting. komisipenyiaranindonesia
Baca lebih lajut »
Ini Jasa KGPAA Paku Alam VIII yang Membuatnya Ditetapkan Sebagai Pahlawan NasionalKGPAA Paku Alam VIII ditetapkan sebagai pahlwan nasional. Apa saja jasa-jasanya dalam kemerdekaan RI? KGPAAPakuAlamVIII
Baca lebih lajut »