Pemprov Jambi berupaya melaksanakan program Tanah Objek dan Reformasi Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) sebagai strategi percepatan peningkatan ekonomi.
Jambi, Beritasatu.com - Jajaran pemerintah daerah di Jambi, khususnya para camat diharapkan menghindari praktik kongkalikong dalam pengurusan izin perhutanan sosial. Pemberian izin perhutanan sosial di Jambi harus dilakukan dengan tertib sejak awal pengurusan izin mencegah munculnya konflik pengelolaan lahan perhutanan sosial di kemudian hari.
Menurut Bambang Hendroyono, konflik lahan dalam pengelolaan perhutanan sosial harus dicegah agar warga masyarakat yang sudah mendapatkan izin perhutanan sosial dapat mengelola lahan yang mereka kuasai untuk peningkatan kesejahteraan. Untuk itu konflik lahan dalam pengelolaan perhutanan sosial harus diminimalisir melalui pengurusan izin yang transparan dan tepat sasaran.
Dijelaskan, luas perhutanan sosial yang sudah dikelola petani desa sekitar hutan di Provinsi Jambi sejak akhir tahun lalu hingga Juli ini sekitar 153.000 hektare . Pengelolaan perhutanan sosial tersebut 42% dari sekitar 368.232 ha areal perhutanan sosial yang dicadangkan KLHK untuk Provinsi Jambi. Menurut HM Dianto, Pemprov Jambi kini terus berupaya melaksanakan program Tanah Objek dan Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial sebagai salah satu strategi percepatan peningkatan ekonomi rakyat dan daerah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kekeringan, Jambi Waspadai Kebakaran Lahan Gambut
Baca lebih lajut »
Gubernur Jambi Instruksikan Tindak Tegas Pelaku Pembakaran Hutan dan LahanMenurut Fachrori Umar, sebagian besar kasus karhutlah yang terjadi di Jambi setiap tahun berasal dari pembakaran lahan.
Baca lebih lajut »
Jambi miliki habitat perikanan perairan daratan terbesarKetua Masyarakat Iktiologi Indonesia Prof. Fajar Raharjo mengatakan bahwa Provinsi Jambi memiliki habitat ikan dan perikanan perairan daratan terbesar di ...
Baca lebih lajut »
KPK tahan empat tersangka kasus suap pengesahan RAPBD JambiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi ...
Baca lebih lajut »
Kemenpora cari pemuda 'teknopreneur' di JambiKementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Asisten Deputi Peningkatan Iptek dan Imtaq pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, menggelar ...
Baca lebih lajut »
Polda Jambi tangkap anggota sindikat sabu MalaysiaPolda Jambi menangkap seorang anggota sindikat narkoba jaringan Malaysia dengan barang bukti satu kilogram sabu-sabu yang dikemas dalam bungkus ...
Baca lebih lajut »