FRAKSI PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menghapus pajak penerangan jalan umum (PJU) bagi masyarakat kelas bawah, UMKM dan pelayanan sosial.
PEMPROV DKI sedang merevisi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum . Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI menghapus pengenaan pajak penerangan jalan untuk masyarakat kelas bawah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , dan pelayanan sosial.
Pada Perda Nomor 15 Tahun 2010, pajak penerangan jalan untuk pelanggan non industri dan industri dipukul rata masing-masing sebesar 2,4% dan 3%. Berdasarkan laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id, perolehan pajak penerangan jalan pada tahun 2019 mencapai sekitar Rp814 miliar. Sementara itu, tarif pajak bagi pelanggan industri atau bisnis akan berganti menjadi 2,4% untuk pengguna hingga 1.300 VA, 3% untuk 2.200 sampai 5.500 VA, 4% untuk 6.600 sampai 200 kVA, dan 5% untuk 200 kVA ke atas.
Anthony juga mengkritik rencana Pemprov DKI mengenakan tarif 2,4% untuk pelanggan listrik untuk pelayanan sosial. Di dalamnya terdiri dari dua macam pengguna, yaitu sosial murni dan sosial komersial. Contoh pengguna sosial murni adalah rumah sakit milik pemerintah, bangunan ibadah, panti sosial, pusat rehabilitasi, dan pusat pendidikan keagamaan .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rekomendasi Policy Center ILUNI UI Tentang Kebijakan Pemerintah untuk UMKMPada tanggal 20 Juni 2020, Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Policy Center ILUNI UI), kembali mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah. IluniUI
Baca lebih lajut »
Luhut Pandjaitan Targetkan 10 Juta Pelaku UMKM Terhubung OnlineLuhut menargetkan kenaikan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terhubung dengan sistem online menjadi 10 juta pengusaha.
Baca lebih lajut »
Pemda Sidoarjo Pastikan Kemudahan Izin UMKM |Republika OnlineEkonomi kerakyatan akan bisa tumbuh jika UMKM bisa terus menggeliat.
Baca lebih lajut »
Ikut Urusi Sektor UMKM, Ini Jawaban Luhut |Republika OnlineKini Luhut Binsar Panjaitan ikut mengurusi sektor UMKM.
Baca lebih lajut »
Luhut ungkap alasan ikut urus UMKM, bagi-bagi dengan AirlanggaMenteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan kini ikut mengurus sektor Usaha Mikro, Kecil, dan ...
Baca lebih lajut »
BRI Perkuat Ketahanan Pangan Usaha UMKM Malang dan KediriHingga Mei 2020, secara nasional BRI menyalurkan KUR lebih dari Rp47,4 triliun kepada sekitar 1,7 juta pelaku UMKM, atau 39,35% dari target pemerintah.
Baca lebih lajut »