DJP dinilai getol membangun integritas para pegawai pajak.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memuji kinerja Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan . Legislator Partai Golkar itu menilai DJP tidak hanya mampu menunjukkan kinerja baik dalam mencapai target penerimaan negara, tetapi juga getol membangun integritas para pegawai pajak.
Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu mengatakan tugas DJP pada masa pandemi Covid-19 bukanlah hal mudah. Oleh karena itu, capaian DJP patut diapresiasi. Data itu dipaparkan Dirjen Pajak Suryo Utomo pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia beberapa waktu lalu. Misbakhun memerinci sejak 2019 terdapat 718 pegawai DJP yang dikenai hukuman ringan. Selain itu, terdapat 199 pegawai DJP dijatuhi hukuman sedang. Adapun 349 pegawai DJP dijatuhi hukuman berat.
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan para pegawai DJP memang menghadapi banyak tantangan dan godaan. Sebagai abdi negara, para pegawai DJP juga harus siap ditugaskan ke seluruh wilayah NKRI sehingga jauh dari keluarga, bahkan harus menanggung biaya akomodasi dengan uang sendiri. Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu mengatakan tunjangan kinerja bagi pegawai DJP memang tertinggi dibandingkan instansi lain.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi I DPR Dukung Wacana KSAD Dudung Jadi Ketum PSSIAnggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman layak menjadi Ketua Umum PSSI selama tidak melanggar peraturan. Anggota Komisi I...
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IV DPR Adakan Kunker Spesifik ke Wilayah Kerja PerhutaniRombongan anggota Komisi IV DPR menggelar kunjungan kerja (kunker) spesifik di Wana Wisata Sakura Hills dan Taman Sakura di Lawu (Sakral) Petak 34-2, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Blumbang, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara, Kabupaten Karanganyar, Rabu (14/12/2022).
Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Perppu Jadi Kepastian Penyelenggaraan Pemilu 2024 |Republika OnlineAnggota Komisi II DPR sebut Perppu menjadi kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
OPM Makin Brutal, Anggota DPR: Cari Solusi TerbaikAnggota Komisi I DPR Christina Aryani meminta stakeholder lintas komisi dan pemerintah secepatnya mencari jalan keluar terbaik menangani kebrutalan OPM.
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, mengomentari usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pemilihan ke...
Baca lebih lajut »
DPR dukung usulan KPK agar Kepala Daerah dipilih langsung pemerintah - ANTARA NewsAnggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mendukung usulan KPK mengenai Pilkada agar tidak dilakukan secara terbuka, melainkan kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Berita selengkapnya:
Baca lebih lajut »